TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah tidak akan memaksakan pelaksanakan program pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April nanti. “Jangan kemudian diartikan pemerintah plin-plan, tapi penerapan program ini memerlukan kesiapan waktu,” kata Hatta di kantornya, Jakarta, Senin (14/2)

Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu hasil kajian dari tim dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. “Jadi semuanya kembali lagi pada kesepakatan pemerintah dan Komisi VII DPR dan kajian tim itu nanti seperti apa gambarannya,” katanya.

Pemerintah, akan melihat seperti apa hasil kajian tim dari tiga perguruan tinggi tersebut. “Seperti apa gambarannya, bagaimana supaya tidak ada distorsi dalam pelaksanan,” katanya.

Dalam pembatasan BBM bersubsidi ini, pemerintah akan melihat dan memperhitungkan berbagai asumsi seperti reaksi market, pengaruhnya terhadap pangan seperti apa. “Bagaimana juga kontribusinya dalam inflasi, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” katanya.

Hatta mengaku belum mendapat hasil kajian tim tersebut. Sejumlah aspek harus diperhitungkan, antara lain kesiapan memadai, antisipasi terhadap kebocoran dan penambahan dispenser untuk pertamax. “Itu semua harus sudah selesai dan terjamin sehingga tidak memunculkan kebocoran,” katanya.

Pakan memperhitungkan juga kemungkinan membengkaknya subsidi bahan bakar minyak tahun ini. “Ada kekhawatiran kalau harga pertamax tinggi aka nada migrasi ke premium yang membuat kuota subsidi ikut membengkak,” katanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 38,5 juta kiloliter atau senilai Rp 90,8 triliun, dengan asumsi harga minyak US$ 80 per barel.

IQBAL MUHTAROM