TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Mustafa Abubakar menyatakan jika tingginya gaji direktur BUMN, terutama di bidang perbankan masih cukup wajar. Meski demikian, evaluasi mengenai gaji direktur tersebut tetap akan dilakukan.
Ia membenarkan jika gaji beberapa direktur bank nasional milik pemerintah cukup tinggi, bahkan melebihi gaji Gubernur Bank Indonesia. Namun dia mengaku tidak hafal secara rinci gaji para direktur tersebut.
Dia menilai, gaji yang sangat tinggi tersebut wajar untuk sebuah perusahaan perbankan. "Kami telah melakukan komparasi dengan gaji perbankan swasta serta perbankan di sekitar Asia," kata Mustafa, hari ini. Penghitungan tersebut telah dilakukan beberapa tahun lalu bersama Menteri Keuangan, yang saat itu dijabat oleh Sri Mulyani.
Dia beralasan, kementerian sering dibuat repot lantaran petinggi bank pemerintah menyeberang ke bank swasta maupun bank luar negeri, lantaran tergiur dengan pendapatan yang lebih tinggi. "Sudah beberapa CEO perbankan kami yang melompat ke bank lain," katanya tanpa menyebutkan jumlah pastinya.
Akibatnya, Kementerian BUMN terpaksa mengisi kursi CEO tersebut dengan pejabat yang secara kualitas merupakan second grade. "Ini sangat tidak baik untuk lembaga perbankan," katanya. Hal itu membuat gaji pejabat di perbankan milik pemerintah harus disetarakan dengan bank lain.
Meski demikian, pihaknya akan segera melakukan kajian dan evaluasi terhadap gaji para direktur tersebut. Kajian tersebut dilakukan untuk membandingkan antara gaji dengan beban kerja.
Mustafa menolak jika gaji direktur BUMN perbankan dibandingkan dengan gaji pejabat lain, termasuk Gubernur Bank Indonesia maupun presiden. Menurutnya, gaji bagi direktur BUMN harus diberikan secara profesional.
AHMAD RAFIQ
Ia membenarkan jika gaji beberapa direktur bank nasional milik pemerintah cukup tinggi, bahkan melebihi gaji Gubernur Bank Indonesia. Namun dia mengaku tidak hafal secara rinci gaji para direktur tersebut.
Dia menilai, gaji yang sangat tinggi tersebut wajar untuk sebuah perusahaan perbankan. "Kami telah melakukan komparasi dengan gaji perbankan swasta serta perbankan di sekitar Asia," kata Mustafa, hari ini. Penghitungan tersebut telah dilakukan beberapa tahun lalu bersama Menteri Keuangan, yang saat itu dijabat oleh Sri Mulyani.
Dia beralasan, kementerian sering dibuat repot lantaran petinggi bank pemerintah menyeberang ke bank swasta maupun bank luar negeri, lantaran tergiur dengan pendapatan yang lebih tinggi. "Sudah beberapa CEO perbankan kami yang melompat ke bank lain," katanya tanpa menyebutkan jumlah pastinya.
Akibatnya, Kementerian BUMN terpaksa mengisi kursi CEO tersebut dengan pejabat yang secara kualitas merupakan second grade. "Ini sangat tidak baik untuk lembaga perbankan," katanya. Hal itu membuat gaji pejabat di perbankan milik pemerintah harus disetarakan dengan bank lain.
Meski demikian, pihaknya akan segera melakukan kajian dan evaluasi terhadap gaji para direktur tersebut. Kajian tersebut dilakukan untuk membandingkan antara gaji dengan beban kerja.
Mustafa menolak jika gaji direktur BUMN perbankan dibandingkan dengan gaji pejabat lain, termasuk Gubernur Bank Indonesia maupun presiden. Menurutnya, gaji bagi direktur BUMN harus diberikan secara profesional.
AHMAD RAFIQ
