Pemerintah memutuskan mengakhiri tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai jadwal yaitu 27 Februari 2004. Untuk menyelesaikan aset yang tersisa, pemerintah akan membentuk lembaga yang lebih ramping yaitu lembaga penjamin simpanan. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara Jakarta, Senin (17/11). Usai rapat, Menko perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengatakan menutup BPPN sesuai jadwal merupakan pilihan terbaik. Sebelumnya, ada keinginan untuk melanjutkan tugas lembaga penyehatan ini dalam bentuk yang lebih ramping. Setelah melalui diskusi panjang, semua peserta rapat sepakat mengakhiri tugas BPPN tepat waktu. Rapat kabinet juga membicarakan langkah yang akan diambil terhadap kreditur bandel . Dorodjatun menegaskan, pemerintah sudah menugaskan Kapolri dan Jaksa Agung mempersiapkan pelaksanaan hukum terhadap mereka yang tidak kooperatif. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) ditugaskan menyiapkan keperluan untuk suksesnya langkah hukum tersebut.Kepala BPPN, Syafruddin Temenggung, mengatakan mendukung keputusan pemerintah menutup lembaga yang dipimpinnya tahun depan. Pekerjaaan yang tersisa tak begitu banyak lagi. Divisi aset manajemen kredit diperkirakan bisa menyelesaikan pekerjaannya akhir Desember ini. Kata Syafruddin, dari sisa aset sebesar Rp 43 triliun, Rp 40 triliun diantaranya berasal dari utang lima perusahaan besar yaitu Texmaco Rp 27 triliun, Dirgantara Indonesia Rp 2 triliun, Bali Nirwana Resort Rp 2 triliun, Tirtamas Rp 3 triliun, dan Dipasena Rp 4 triliun. Dia optimis bisa menyelesaikan sisanya yang Rp 3 triliun. Jalan lain penyelesaian adalah sisa aset kredit sebesar Rp 43 triliun itu dijadikan satu paket dalam joint venture.. Dan, rapat kabinet sepakat membentuk perusahaan induk. Divisi aset manajemen investasi yang berkaitan dengan PKPS sudah menyelesaikan 30 dari 39 kasus. Sisa sembilan kasus diputuskan untuk diselesaikan melalui lembaga hukum. BPPN juga sudah menyelesaikan restrukturisasi, konsolidasi, dan merger bank. Dia yakin bank yang sudah di”obati” lembaganya sekarang dalam keadaan sehat. Beberapa bank sudah dijual. Sementara, yang belum seperti Bank Permata akan diselesaikan tahun depan. Tingkat pengembalian yang dihasilkan lembaga ini, katanya, juga tak jelek-jelek amat. Angkanya mencapai 28 persen yang dinilainya wajar kalau dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Korea dan Taiwan. Korea cuma bisa mengembalikan 25 persen ke kas negaranya, sementara RRC hanya 8 persen. “Kita tidak dibawah negara-negara lain,” katanya pasti. (Retno Sulistyowati-TNR)