TEMPO Interaktif, Jakarta -Keputusan pemerintah menunda pembatasan konsumsi bahan bakar minyak, dinilai tepat. "Kalau pembatasan BBM ditunda malah bagus, karena belum terlalu siap," kata ekonom dari Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (15/12), di Hotel Borobudur.

Jika pemerintah tidak memiliki perhitungan yang tepat, maka pembatasan BBM bersubsidi tersebut akan berdampak pada transportasi barang. "Kalau itu terjadi, maka sama saja dengan kenaikan harga. Jika tidak hati-hati, maka akan memberi tambahan inflasi antara 2-3 persen," kata Purbaya.

Namun, laju inflasi tersebut dapat ditekan jika pemerintah mengisolasi pembatasan BBM bersubsidi hanya kepada kendaraan pribadi. Pemerintah juga harus memperbaiki tingkat penyerapan anggaran agar penghematan yang diharapkan dapat dialihkan untuk sektor lain, contohnya infrastruktur, dapat direalisasikan. "Subsidi memang harus dikurangi pelan-pelan," katanya.

Namun Purbaya menegaskan, itu tidak ada artinya bila penghematan anggaran tidak bisa dipakai. "Pemerintah belum bisa belanja. Kalau subsidi dikurangi sementara spending lambat, yang ada hanya rugi. Dengan kondisi penyerapan seperti sekarang, pembatasan BBM untuk penghematan tidak ada gunanya," katanya.

Menurut Purbaya, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk menghilangkan 'bottleneck' yang menghambat realisasi anggaran. Contohnya dengan penyusunan aturan mengenai pengadaan lahan. "Sebentar lagi siap. Pada 2011, ada harapan penyerapan akan lebih baik karena aturan sudah ada," lanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Januari 2011. Namun, beberapa waktu lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menyepakati pengunduran waktu pembatasan tersebut. Pembatasan akan dilakukan secara bertahap, dan dimulai di wilayah Jabodetabek mulai akhir bulan Maret 2011.

EVANA DEWI