TEMPO Interaktif, Jakarta:Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan akan segera melakukan klarifikasi temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal penyelewengan dana pembangunan sebesar Rp 39 miliar. Meski hingga saat ini, Departemen Perhubungan mengaku belum menerima hasil pemeriksaan BPKP. Beberapa hari lalu, BPKP mengumumkan hasil temuan mereka di beberapa departemen mengenai dugaan korupsi dana pembangunan hingga triwulan III 2002. Berdasarkan pemeriksaan BPKP, di Departemen Perhubungan ditemukan 42 kasus dugaan korupsi sebesar Rp 39 miliar. Kita akan segera klarifikasi ke BPKP, kata salah seorang pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan yang menolak disebutkan namanya kepada Tempo News Room, di kantor departemen Perhubungan, Jakarta, Kamis (13/2). Namun menurutnya, pihaknya mengalami kesulitan untuk melakukan klarifikasi tersebut. Pasalnya, data-data dari BPKP tersebar di berbagai kantor daerah. Selain itu, tidak ada pertemuan periodik antara Departemen Perhubungan dengan BPKP. Mungkin klarifikasinya bisa langsung ke kantor-kantor Departemen Perhubungan yang ada di wilayah itu, katanya. Sedangkan mengenai besarnya penyelewengan dana di departemennya, menurutnya, mungkin karena perhitungan dari BPKP juga memasukkan temuan penyelewengan di dinas-dinas perhubungan. Padahal, saat ini dinas-dinas tersebut berada di bawah wewenang pemerintah daerah. Sebagai perbandingan dia menyodorkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2002 lalu sebanyak 37 kasus senilai RP 4,11 miliar. Dari hasil temuan tersebut, BPK memberikan 42 rekomendasi tindak lanjut kepada Departemen Perhubungan. Tapi memang, BPK ini hanya memeriksa proyek-proyek yang besar saja, jelasnya mengenai perbedaan yang cukup besar antara temuan BPK dengan BPKP. Untuk menindaklanjuti temuan BPK ini, lanjutnya, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, bulan Maret mendatang akan melakukan pemutakhiran data atau cek silang antara temuan pihaknya dengan temuan BPK. Kita sendiri juga punya ribuan temuan, tapi nilainya saya lupa, katanya. Dari hasil cek silang ini, selanjutnya Inspektorat Jenderal akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang di lingkungan Departemen Perhubungan. Kita ini tidak berwenang mengeksekusi. Kita hanya menjadi mediator saja untuk cek silang. Untuk sanksi pemecatan misalnya, ya kita rekomendasikan ke atasan yang bersangkutan langsung, jelasnya. Sapto Pradityo --- TNR