TEMPO Interaktif, Jakarta - Provinsi Papua menargetkan peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 10 tahun ke depan. "Dalam 10 tahun ke depan, kami harapkan PAD sudah menembus angka Rp 10 triliun," kata Gubernur Papua Barnabas Suebu, Senin (6/12), di gedung DPR.
Pencapaian target tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua terhadap alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Barnabas, dari keseluruhan APBD Provinsi Papua, sebanyak 95 persen di antaranya berasal dari APBN dan 5 persen dari PAD.
Untuk mencapai target tersebut, ada beberapa langkah yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua. Salah satunya pembangunan proyek pembangkit listrik berupa hydro power yang memanfaatkan aliran sungai Memberamo. Dari proyek ini saja, Pemerintah Provinsi Papua ditargetkan mendapatkan dana sekitar Rp 2 triliun. Konstruksinya dimulai tahun ini dan direncanakan akan selesai 3 tahun ke depan.
Menurut Barnabas, proyek ini dijalankan dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP). "Dengan ini diharapkan kami semakin mandiri dan melepaskan ketergantungan pada APBN," katanya.
Pemerintah Provinsi Papua juga sedang mengembangkan area-area perekonomian untuk mengembangkan industri di Papua. Menurut Barnabas, selama ini ekonomi ekstraktif di Papua belum berproduksi untuk ekspor. "Saat ini sedang dikembangkan green economic zone di Merauke, Mamberamo, dan Timika. Dengan ini diharapkan kami bisa ekspor dan memenuhi kebutuhan Papua sendiri," lanjutnya.
EVANA DEWI
Pencapaian target tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua terhadap alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Barnabas, dari keseluruhan APBD Provinsi Papua, sebanyak 95 persen di antaranya berasal dari APBN dan 5 persen dari PAD.
Untuk mencapai target tersebut, ada beberapa langkah yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua. Salah satunya pembangunan proyek pembangkit listrik berupa hydro power yang memanfaatkan aliran sungai Memberamo. Dari proyek ini saja, Pemerintah Provinsi Papua ditargetkan mendapatkan dana sekitar Rp 2 triliun. Konstruksinya dimulai tahun ini dan direncanakan akan selesai 3 tahun ke depan.
Menurut Barnabas, proyek ini dijalankan dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP). "Dengan ini diharapkan kami semakin mandiri dan melepaskan ketergantungan pada APBN," katanya.
Pemerintah Provinsi Papua juga sedang mengembangkan area-area perekonomian untuk mengembangkan industri di Papua. Menurut Barnabas, selama ini ekonomi ekstraktif di Papua belum berproduksi untuk ekspor. "Saat ini sedang dikembangkan green economic zone di Merauke, Mamberamo, dan Timika. Dengan ini diharapkan kami bisa ekspor dan memenuhi kebutuhan Papua sendiri," lanjutnya.
EVANA DEWI
