TEMPO Interaktif, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para pengusaha agar mempertimbangkan pinjaman luar negeri harus sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan kredit ekspor yang notabene sama dengan pinjaman luar negeri. "Saya sampaikan jangan gemar dan jangan gembira kalau kita menerima kredit ekspor, karena itu sesungguhnya pinjaman luar negeri, apalagi kalau tidak diperlukan," kata Presiden dalam sambutan pembuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kamis (25/11).

Presiden melanjutkan pemerintah harus menganut satu kebijakan berkaitan pinjaman luar negeri. Bila terpaksa berutang, pinjaman harus bisa memberikan efek multiplier dan mendorong investasi. Selain itu, pinjaman itu diharapkan tanpa persyaratan politik dan jumlahnya patut tetap dalam semangat mengurangi beban utang. "Terus kurangi beban utang kita jangka menengah dan jangka panjang," ujarnya.

Yudhoyono juga meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempresentasikan kepada kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih sustain, termasuk kebijakan pinjaman luar negeri. Dia berharap kebijakan bertolak dari pelajaran dari negara sahabat yang sekarang mengalami krisis ekonomi termasuk krisis keuangan di negara masing yang dipicu oleh situasi anggaran mereka. Misalnya, krisis demi krisis terjadi di Eropa. Bahkan negara itu, contohnya irlandia, telah mendapatkan bail out yang jumlahnya ratusan trilyun dan seperti yang masih terjadi di beberapa negara lain juga mengalami masalah yang berat.

Kebijakan dasar dalam pembiayaan pembanguna, ia melanjutkan, adalah dengan meningkatkan penerimaan negara sambil terus memastikan belanja dalam negeri optimal. Selain itu, dalam jangka menengah dan panjang memperbaiki rasio utang. "Tahun demi tahun perkembangannya positif. Kita ingin makin ke depan makin baik, termasuk kita harus bisa memiliki kebijakan pinjaman luar negeri yan tepat," katanya.

EKO ARI WIBOWO