TEMPO Interaktif, Jakarta -
Jakarta - Senior Vice President Pemasaran PT Pertamina (Persero), Haryoto Saleh, meminta pemerintah segera membuat peraturan tegas terkait pembatasan dan konsumsi BBM subsidi. Pemerintah terus menekan kuota BBM subsidi sementara realita di lapangan malah menunjukkan peningkatan konsumsi.
"Kalau mau target APBN tercapai dan tercukupi, segera buat aturan yang jelas jadi distribusinya juga jelas," ujar Haryoto, hari ini. Menurut dia, permintaan akan BBM subsidi saat ini justru lebih besar ketimbang BBM non subsidi.
Padahal, setiap tahunnya biaya pendistribusian dari Pemerintah semakin ketat sehingga potensi profit Pertamina berkurang.
Pertamina, kata dia, sebelumnya sudah menyampaikan ke pemerintah perkiraan konsumsi BBM tahun ini yang akan menyentuh angka 40,1 juta kiloliter. Meski begitu, pemerintah tetap berkeras hanya memberikan kuota sebanyak 36,5 juta kiloliter. "Padahal tahun lalu saja kuotanya mencapai 37 Juta Kiloliter," ujarnya.
Untuk kebutuhan BBM tahun depan, diperkirakan akan mencapai 42 juta Kiloliter jika dihitung berdasarkan perkembangan yang menjadi faktor pendukung peningkatan konsumsi BBM subsidi tersebut semisal pertumbuhan populasi,industri kendaraan bermotor, dan lainnya. Sedangkan, dalam Asumsi Makro RAPBN 2011, Komisi Energi bersama dengan Kementerian ESDM telah menetapkan kuota sebanyak 38,5 Juta Kiloliter.
Khawatir akan terjadinya peristiwa berulang seperti tahun ini, dimana ternyata kuota tidak mencukupi dan pemerintah meminta tambahan kuota kepada DPR di akhir waktu. Pertamina, sebagai pelaksana dan penyalur meminta Pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam mengalokasikan BBM subsidi di SPBU-SPBU.
"Agar target APBN bisa tercapai, karena kalau tidak ada peraturan yang mengaturnya angka 42 juta Kiloliter itu bisa tercapai asumsi kami," kata Haryoto.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Jakarta - Senior Vice President Pemasaran PT Pertamina (Persero), Haryoto Saleh, meminta pemerintah segera membuat peraturan tegas terkait pembatasan dan konsumsi BBM subsidi. Pemerintah terus menekan kuota BBM subsidi sementara realita di lapangan malah menunjukkan peningkatan konsumsi.
"Kalau mau target APBN tercapai dan tercukupi, segera buat aturan yang jelas jadi distribusinya juga jelas," ujar Haryoto, hari ini. Menurut dia, permintaan akan BBM subsidi saat ini justru lebih besar ketimbang BBM non subsidi.
Padahal, setiap tahunnya biaya pendistribusian dari Pemerintah semakin ketat sehingga potensi profit Pertamina berkurang.
Pertamina, kata dia, sebelumnya sudah menyampaikan ke pemerintah perkiraan konsumsi BBM tahun ini yang akan menyentuh angka 40,1 juta kiloliter. Meski begitu, pemerintah tetap berkeras hanya memberikan kuota sebanyak 36,5 juta kiloliter. "Padahal tahun lalu saja kuotanya mencapai 37 Juta Kiloliter," ujarnya.
Untuk kebutuhan BBM tahun depan, diperkirakan akan mencapai 42 juta Kiloliter jika dihitung berdasarkan perkembangan yang menjadi faktor pendukung peningkatan konsumsi BBM subsidi tersebut semisal pertumbuhan populasi,industri kendaraan bermotor, dan lainnya. Sedangkan, dalam Asumsi Makro RAPBN 2011, Komisi Energi bersama dengan Kementerian ESDM telah menetapkan kuota sebanyak 38,5 Juta Kiloliter.
Khawatir akan terjadinya peristiwa berulang seperti tahun ini, dimana ternyata kuota tidak mencukupi dan pemerintah meminta tambahan kuota kepada DPR di akhir waktu. Pertamina, sebagai pelaksana dan penyalur meminta Pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam mengalokasikan BBM subsidi di SPBU-SPBU.
"Agar target APBN bisa tercapai, karena kalau tidak ada peraturan yang mengaturnya angka 42 juta Kiloliter itu bisa tercapai asumsi kami," kata Haryoto.
GUSTIDHA BUDIARTIE
