TEMPO Interaktif, Jakarta - Konsorsium proyek jembatan selat Sunda, PT Bangungraha Sejahtera Mulia, menggandeng perusahaan Cina dalam proyek pembangunan jembatan Selat Sunda. Perusahaan Cina tersebut, yakni China Harbour Engineering Company, sepakat bekerja sama untuk membuat dan membiayai studi kelayakan proyek.
Kesepakatan kedua perusahaan ditandatangani dalam kerangka nota kesepahaman (memorandum of understanding). Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan beberapa rencana kerja sama yang sudah matang memang sengaja ditandatangani saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Shanghai, Cina, pada 25 Oktober lalu.
Kementerian Pekerjaan Umum menyambut baik langkah konsorsium menggandeng perusahaan Cina dalam proyek berbiaya lebih dari Rp 150 triliun itu. "Sangat baik bila Bangungraha ingin memperkuat diri untuk pelaksanaan studi kelayakan dalam proyek jembatan Selat Sunda," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak di Jakarta, Senin (01/11).
Sementara pengusaha menyiapkan studi kelayakan, ujarnya, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan berbagai penelitian dan membuat peraturan yang menunjang pembangunan proyek tersebut. "Kami juga melakukan studi, di antaranya terkait energi yang dibutuhkan untuk operasional jembatan," ujar Hermanto.
Sebab, rencananya, energi yang disuplai untuk operasionalisasi jembatan adalah energi mandiri. Kementerian mempelajari kemungkinan penggunaan energi solar, angin, atau gelombang. Studi lain yang dilakukan berkaitan dengan letak jembatan.
"Kami hindari agar tidak dekat dengan patahan dari lempeng bumi," ujarnya. Mengenai letak jembatan yang dekat dengan Gunung Anak Krakatau yang aktif kembali, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. "Sebab, jaraknya sudah disesuaikan, 50 kilometer dari Anak Krakatau."
Sementara studi dilakukan, pemerintah melakukan penyelesaian pembahasan peraturan khusus pembangunan jembatan Selat Sunda. Peraturan akan mencakup pengembangan wilayah Banten dan Lampung. Peraturan juga akan mengatur hubungan kerja sama pemerintah dengan swasta dalam proyek ini.
Setelah studi kelayakan selesai dan kelembagaan sudah kuat, pemerintah dan konsorsium bisa mengajak mitra swasta lain untuk ikut terlibat. "Yang pasti, dari semua perusahaan yang terlibat, harus dipimpin oleh perusahaan dalam negeri," kata Hermanto.
EKA UTAMI APRILIA
Kesepakatan kedua perusahaan ditandatangani dalam kerangka nota kesepahaman (memorandum of understanding). Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan beberapa rencana kerja sama yang sudah matang memang sengaja ditandatangani saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Shanghai, Cina, pada 25 Oktober lalu.
Kementerian Pekerjaan Umum menyambut baik langkah konsorsium menggandeng perusahaan Cina dalam proyek berbiaya lebih dari Rp 150 triliun itu. "Sangat baik bila Bangungraha ingin memperkuat diri untuk pelaksanaan studi kelayakan dalam proyek jembatan Selat Sunda," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak di Jakarta, Senin (01/11).
Sementara pengusaha menyiapkan studi kelayakan, ujarnya, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan berbagai penelitian dan membuat peraturan yang menunjang pembangunan proyek tersebut. "Kami juga melakukan studi, di antaranya terkait energi yang dibutuhkan untuk operasional jembatan," ujar Hermanto.
Sebab, rencananya, energi yang disuplai untuk operasionalisasi jembatan adalah energi mandiri. Kementerian mempelajari kemungkinan penggunaan energi solar, angin, atau gelombang. Studi lain yang dilakukan berkaitan dengan letak jembatan.
"Kami hindari agar tidak dekat dengan patahan dari lempeng bumi," ujarnya. Mengenai letak jembatan yang dekat dengan Gunung Anak Krakatau yang aktif kembali, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. "Sebab, jaraknya sudah disesuaikan, 50 kilometer dari Anak Krakatau."
Sementara studi dilakukan, pemerintah melakukan penyelesaian pembahasan peraturan khusus pembangunan jembatan Selat Sunda. Peraturan akan mencakup pengembangan wilayah Banten dan Lampung. Peraturan juga akan mengatur hubungan kerja sama pemerintah dengan swasta dalam proyek ini.
Setelah studi kelayakan selesai dan kelembagaan sudah kuat, pemerintah dan konsorsium bisa mengajak mitra swasta lain untuk ikut terlibat. "Yang pasti, dari semua perusahaan yang terlibat, harus dipimpin oleh perusahaan dalam negeri," kata Hermanto.
EKA UTAMI APRILIA
