"Sekitar enam puluh persen, yakni sekitar Rp 82,5 miliar didapatkan dari pendapatan rumah sakit milik daerah dan Puskesmas," ujar Ketua Komisi C DPRD Jember, Mohammad Asir. Menurutnya, total PAD yang diterima saat ini sebanyak Rp. 150 Milyar.
Pendapatan tersebut disumbang dari rawat inap, rawat jalan dan obat-obatan. Dalam setahun terakhir, ada peningkatan pendapatan dari pasien rawat inap, rawat jalan dan pembelian obat-obatan di tiga Rumah Sakit Daerah, yakni RSD Dr Soebandi, RSD Kalisat dan RSD Balung.
Kepala Dinas Kesehatan Jember, Dr. Olong Fajri Maulana menyatakan, pendapatan RSD Dr Soebandi dari pos penjualan obat-obatan naik dari Rp 11 miliar menjadi Rp 14,4 miliar, lalu pendapatan rawat inap dari Rp 8,1 miliar naik menjadi Rp 11,4 miliar. "Memang pendapatan dari orang sakit naik," kata Olong.
Kalau pendapat dari orang sakit naik, justru PAD dari sektor lain seperti sektor pariwisata justru rendah, yakni berkisar Rp1,3 miliar setiap tahun. Pendapatan empat objek wisata yang dikelola Pemkab Jember yakni Panorama Rembangan sebesar Rp 400 juta per tahun, Pantai Watu Ulo sebesar Rp 300 juta per tahun, Hotel Kebon Agung Rp135 juta per tahun, dan Pemandian Patemon Rp 400 juta per tahun.
"Ini menunjukkan salah kegagalan manajemen atau pengelolaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),," kata Asir. Menurutnya, sektor lain seperti pariwisata, dan perkebunan (tembakau, tebu, kopi dan kakao) seharusnya lebih ditingkatkan dengan perbaikan pengelolaan.
Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember Arif Tjahyono mengakui pendapatan dari instansinya jeblok. “Obyek wisata yang dikelola oleh Pemkab tidak bisa berkembang karena terkendala birokrasi,," kata Arif.
Mahbub Djunaidy
