Prijadi mengatakan, kerjasama dengan IMF telah berlangsung baik. "Tidak ada perbedaan yang besar antara kami (pemerintah Indonesia -red.) terutama mengenai ketiga masalah tersebut," kata Prijadi dalam sambutan tertulis yang dikeluarkan Biro Humas Depkeu.
Menurut Menteri, pemerintah Indonesia telah bersepakat, lingkungan ekonomi Indonesia akan meperbesar defisit anggaran sebesar 6 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) dari 3,7 persen seperti yang disetujui parlemen.
Langkah penyelesaian yang diambil, pemerintah Indonesia akan mengerahkan segala upaya untuk mengembalikan defisit pada 3,7 persen PDB seperti rencana semula. "Kami telah merancang kebijakan sebagai bagian dari paket penyesuaian fiskal.," ujar Prijadi.
Paket yang diusulkan tersebut, menurut Menteri akan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan atau penerimaan dan peran pengeluaran. Dalam pelaksanaannya, akan tetap dipertahankan meminimalisasi risiko dampak buruk.
Dijelaskan Prijadi, paket penyesuaian fiskal tersebut terdiri dari lima langkah kebijakan. Diantaranya adalah memperluas basis pajak untuk pajak tertentu secara optimal, mengurangi subsidi produk-produk minyak dan listrik. Alasannya, harga-harga bensin saat ini 40% lebih rendah dari pasar dunia. Dan untuk kerosene 16% di bawahnya. Selain kedua hal itu, Prijadi juga menambahkan akan menggunakan cadangan dana dalam rangka desentralisasi dengan efisien. Yakni dengan mengalokasikan pemindahan dana cadangan kepada pemerintah lokal seefisien mungkin dan hanya diberikan kepada daerah yang mengalami kekurangan fiskal.
Pemerintah, lanjut Menteri, berencana mengoptimalkan prioritas anggaran dengan peran proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek tersebut akan diprioritaskan pada pembiayaan pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan infrastruktur. Tidak ketinggalan, ditandaskan juga tentang transfer 31 persen pemasukan domestik daerah dan diharapkan sejumlah daerah akan mengalami surplus.
Ia juga menuturkan tentang langkah-langkah untuk menjamin target privatisasi dan target penjualan asset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terpenuhi. "Sudah ada departemen privatisasi," kata dia. Karena itu, dicontohkannya, penjualan saham pemerintah oleh Bank Central Asia (BCA) dan Bank Niaga kepada investor strategis juga siap untuk dilaksanakan.
Prijadi menyadari, perlunya pemerintah Indonesia memenuhi kewajiban kepada paris Club sebagai salah satu pendonor eksternal kunci perekonomian di Indonesia saat ini. "Kami menyadari kewajiban kami dalam perjanjian ini, oleh karenanya kami ingin mempertahankan program dengan IMF," katanya.
Akan halnya tentang pendanaan dari CGI, ia menganggap perlu dukungan yang luas. Karena pendanaan dari luar negeri untuk menutup defisit anggaran sudah sesuai target 3,7 persen produk domestik bruto (PDB). “Kami akan meningkatkan penerimaan dan mengurangi pengeluaran untuk mengkompensasikan pengeluaran yang lebih tinggi akibat melemahnya rupiah dan suku bunga lebih tinggi," jelasnya. (E. Karel Dewanto)
