Menurut Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, pemangkasan bisa tiga atau empat digit, tanpa mengurangi nilainya. “Redenominasi bukan sanering atau pemotongan nilai mata uang,” kata Darmin di Jakarta, Selasa (3/8).
Penyederhanaan dilakukan karena nilai pecahan mata uang rupiah merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Jika tiga digit dalam rupiah dipangkas, Rp 1.000 uang lama sama dengan Rp 1 uang baru.
Darmin mengatakan, Indonesia akan bergabung dengan masyarakat ekonomi ASEAN sehingga acuan mata uangnya harus setara dengan negara-negara lain. Turki dan Rumania dinilai sukses melakukan redenominasi sebelum bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. “Redenominasi bukan hanya keputusan ekonomi, tapi juga ada keputusan politik,” katanya.
Sebelum redenominasi dimulai, DPR harus merampungkan rancangan undang-undang mata uang. Jika rancangan ini disahkan, pemerintah memulai tahap redenominasi. Bank Indonesia berencana menyampaikan usul ini ke Presiden. “Kalau tidak disetujui, ya, tidak jadi,” kata Deputi Gubernur BI Budi Rochadi.
Wakil Presiden Boediono menyatakan redenominasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat karena kajian masih berjalan. Redenominasi bisa dilakukan ketika perekonomian negara cukup bagus. “Sekali lagi statusnya masih studi dan prosesnya panjang,” kata mantan Gubernur BI ini.
Adapun anggota Komisi Keuangan DPR, Maruarar Sirait, meminta BI tidak merealisasi rencana ini. “Redenominasi seharusnya tidak menjadi prioritas sekarang,” kata politikus PDI Perjuangan ini. Apalagi redenominasi membutuhkan biaya besar untuk mencetak uang dan sosialisasi kepada masyarakat.”
Arif Firmansyah | Febriana Firdaus | Eko Ari Wibowo | Evana Dewi
BERITA TERPOPULER LAINNYA:
Kebingungan Redenominasi ala Rusia dan Ghana
BI: Redenominasi Bukan Pemotongan Uang
Inilah Beda Redenominasi dengan Sanering
