Pemerintah Ingin Terlibat Penentuan Jumlah Uang Beredar

Reporter

Editor

Selasa, 20 Juli 2010 18:59 WIB

Agus Martowardojo (tengah). ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO Interaktif, Jakarta -- Pemerintah ingin terlibat dalam tahap perencanaan mata uang Rupiah, yang mencakup penentuan harga, macam dan kebutuhan jumlah rupiah yang beredar. "Pemerintah memandang perlu untuk ikut serta bersama Bank Indonesia, sebagai mekanisme check and balances," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat memberikan penjelasan pemerintah tentang daftar inventarisasi masalah RUU Mata Uang, di DPR, Jakarta Selasa (20/7)

Menteri Agus Marto mengatakan sejalan dengan penggunan lambang Garuda Pancasila, maka sudah semestinya pemerintah ikut menandatangani uang kertas bersama Gubernur Bank Indonesia.

Sejalan dengan usulan itu, Pemerintah mengusulkan penggantian frase Bank Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam uang kertas. Menurut Agus penggantian frase ini, sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan pengeluaran dan pengedaran uang adalah hak negara. "Rupiah adalah salah satu identitas dan lambang kedaulatan negara sehingga harusnya ditulis Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Selain itu, pemerintah juga meminta terlibat dalam pemusnahan rupiah yang ditarik dari peredaran. Menurut Agus, keterlibatan ini bukan berarti intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia.

Agus mengatakan keterlibatan pemerintah dalam pemusnahan uang ini untuk mengetahui jumlah rupiah yang dimusnahkan, efisiensi biaya pengelolaan rupiah dan mengamankan jumlah uang yang beredar.

Pemerintah juga memandang perlunya Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah. "Paling kurang BPK melakukan audit sekali dalam setahun," katanya.

Pemerintah bersama Bank Indonesia, kata Agus juga perlu melaporkan pelaksanaan pengelolaan rupiah secara periodik, setiap tuga bulan kepada DPR. "Khususnya dalam perencanaan dan pemusnahan rupiah," kata Agus.

Adapun tentang pemberantasan rupiah palsu, pemerintah berpendapat itu sebagai domain aparat penegak hukum, sehingga harus dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah melalui badan yang ditetapkan presiden. Pemerintah berpendapat badan yang bertanggungjawab melakukan pemberantasan rupiah palsu perlu diperkuat dengan peraturan presiden

IQBAL MUHTAROM

Berita terkait

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan

14 jam lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan

Jubir KPK mengatakan tim LHKPN telah mengkonfirmasi soal kepemilikan harta Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

3 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

3 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

4 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

4 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

4 hari lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

5 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

5 hari lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

5 hari lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

5 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya