TEMPO Interaktif, Jakarta -Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) menilai tata wilayah hutan belum jelas sehingga pengusaha tidak maksimal dalam melakukan pemanfaatan hutan yang lestari.

Ketua Umum MPI, Sudrajad DP mengatakan, pihaknya banyak berharap perubahan positif saat pergantian Menteri Kehutanan yang baru. Namun, nyatanya pemetaan mengenai kawasan-kawasan hutan masih belum jelas.

Untuk itu, dalam seminar dengan Komisi Kehutanan DPR di Hotel Sahid hari ini Sudrajad berharap Dewan bisa memperjuangkan pengusaha untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus melestarikan hutan.

Dia mengaku optimistis kalau pengusaha mampu dan siap melaksanakan program pemerintah dalam melestarikan hutan dan menyejahterakan masyarakat asal ada aturan mainnya. "MPI, adalah organisasi payung asosiasi usaha kehutanan baik di hulu, hilir, maupun jasa pendukung," ujarnya.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua Harian MPI, Agung Nugraha mengatakan, sektor kehutanan ini bisa menjadi aset nasional yang bermanfaat untuk melaksanakan pembangunan dengan triple track strategi, pro poor, pro job, pro growth. Karena potensi yang dimiliki sangat besar.

Bahkan, menurut Agung, ke depannya sektor pulp and paper bisa menjadi primadona dari pemanfaatan hutan di Indonesia. Sementara produk mebel, kayu lapis dan kayu gergajian akan terus menurun. "Terutama kayu lapis karena pasokannya berkurang dan perlu revitalisasi," ujarnya. Tapi yang jelas ada banyak potensi yang bisa digali dari sini. Menurutnya, sektor kehutanan tempat menggantungkan hidup 16 juta orang.


MUTIA RESTY