Fuad Rahmany Bantah Pembentukan OJK Butuh Rp 2,5 Triliun

Reporter

Editor

Senin, 28 Juni 2010 14:18 WIB

Ahmad Fuad Rahmany. TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO Interaktif, Jakarta -- Ketua Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Fuad Rahmany membantah adanya kebutuhan biaya besar untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan.

"Biaya pembentukan OJK sebesar Rp 2,5 triliun adalah suatu kebohongan," ujar Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan itu melalui pesan pendek yang diterima Tempo (28/6).

Sebelumnya Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Rofikoh Rokhim memperkirakan biaya pembentukan OJK dapat mencapai Rp 2,5 triliun. Biaya tersebut dibutuhkan untuk membiayai sumber daya manusia dan teknologi serta legalitas.

Menurut Fuad, biaya yang diperlukan tak sebesar itu sebab OJK merupakan penggabungan dari dua lembaga pengawas yang saat ini sudah ada, yakni Bapepam LK dan Direktorat Pengawasan Bank di Bank Indonesia. Dia menilai hal tersebut dihembuskan pihak yang kepentingannya terganggu dengan terbentuknya OJK.

"Tidak ada kebutuhan biaya yang besar karena metode pembentukannya adalah bedol desa," kata dia. Metode pembentukan ini hanya menggabungkan lembaga pengawas di bawah pimpinan sebuah Dewan Komisioner. Dewan independen dan dibentuk dari beberapa unsur.

FAMEGA SYAVIRA

Berita terkait

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

27 November 2023

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya

12 Tahun OJK, Awal Pembentukan dan Tugas-tugasnya

27 November 2023

12 Tahun OJK, Awal Pembentukan dan Tugas-tugasnya

Lembaga independen ini didirikan saat kepemimpinan Presiden SBY berdasarkan UUg No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apa tugasnya?

Baca Selengkapnya

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

28 Februari 2023

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.

Baca Selengkapnya

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

11 Januari 2023

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.

Baca Selengkapnya

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

9 Desember 2022

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah

Baca Selengkapnya

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

23 November 2022

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.

Baca Selengkapnya

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?

Baca Selengkapnya

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.

Baca Selengkapnya

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital

Baca Selengkapnya

Tegur Influencer yang Memberikan Nasihat Investasi, OJK Ingatkan Ancaman Pidana

4 Desember 2021

Tegur Influencer yang Memberikan Nasihat Investasi, OJK Ingatkan Ancaman Pidana

OJK mengingatkan agar influencer di media sosial tak sembarang memberikan nasihat investasi

Baca Selengkapnya