Kenaikan HET Pupuk Rata-Rata 30 Persen

Reporter

Editor

Kamis, 8 April 2010 14:53 WIB

Seorang petani menebarkan pupuk pada tanaman padi di Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (22/12). Pemprov Sulawesi Selatan akan memperoleh alokasi pupuk pada tahun 2010 sebanyak 412 ribu ton. TEMPO/Zulkarnain
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan rata-rata kenaikan harga eceran tertinggi pupuk adalah 30 persen. Dengan adanya kenaikan tersebut, maka besaran subsidi untuk pupuk akan disesuaikan. Penyesuaian tersebut juga terkait dengan penyesuaian harga pokok pembelian beras.

"Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010 akan ada penyesuaian HPP beras dan HET Pupuk yang belum disesuaikan sejak tahun 2006. Akan dibahas dalam (rapat dengan) Dewan nanti," tutur Hatta usai seminar Broadband Economy, di World Trade Center Sudirman Jakarta, Kamis (8/4).

Namun, Hatta menolak memberi angka pasti HET pupuk dan HPP beras yang akan diberlakukan pemerintah. "Coba tanya lebih detail ke Menteri Pertanian," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengatakan kepastian tentang kenaikan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi segera ditetapkan karena pembahasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010 harus segera dilakukan.

Suswono meyakini, kenaikan harga pupuk tidak akan membebani petani. Alasannya, kenaikan harga pupuk telah diimbangi dengan kenaikan harga pokok pembelian pemerintah gabah dan beras sebesar 10 persen pada awal tahun ini.

ARYANI KRISTANTI

Berita terkait

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

3 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

11 hari lalu

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

17 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

18 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.

Baca Selengkapnya

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

34 hari lalu

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Majelis hakim MK menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghadirkan menteri Jokowi ke sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

45 hari lalu

Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.

Baca Selengkapnya

Harga Beras Meroket Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Jokowi Tambah 9,55 Juta Ton Pupuk Subsidi

27 Februari 2024

Harga Beras Meroket Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Jokowi Tambah 9,55 Juta Ton Pupuk Subsidi

Mengatasi harga beras yang masih tinggi, pemerintah akan menambah subsidi pupuk petani serta diskon pupuk nonsubsidi hingga 40 persen.

Baca Selengkapnya

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

26 Februari 2024

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

24 Februari 2024

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

15 Februari 2024

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

Perum Bulog angkat bicara soal ini soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini.

Baca Selengkapnya