TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan membangun telepon di 43 ribu desa hingga 2005. Tapi, hal itu akan dilakukan bertahap. Tahun ini ditargetkan 7.500 jaringan pedesaan. Kebijakan ini sudah disetujui untuk dilaksanakan, kata Menteri Perhubungan Agum Gumelar menjelaskan hasil rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/2).Rencana pembangunan telekomunikasi pedesaan yang dibahas dengan Presiden Megawati Sukarnoputri itu akan menghabiskan dana Rp 475 miliar. Tahap awal, tahun 2003, dialokasikan anggaran Rp 90 miliar untuk 7.500 desa dan 870 ibukota kecamatan yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur. Sedangkan tahap berikutnya, 2004 dan 2005, ditargetkan masing-masing 17 ribu dan 22 ribu desa. Pendataan desa sendiri dipilih dari 70 ribu desa yang belum dapat akses komunikasi yang sudah dimiliki pemerintah. Agum menjelaskan target pembangunan telekomunikasi itu sudah lama direncanakan. Apalagi, sesuai dengan kesepakatan deklarasi Tokyo pada pertemuan Internasional Telecommunication Union (ITU), masalah akses telekomunikasi pedesaan menjadi prioritas. Indonesia, saat ini, hanya bisa melakukan pembangunan telekomunikasi sekitar 3,7 persen per tahun dengan sasaran wilayah 0,2 persen di desa. Padahal kan pembangunan telekomunikasi 1 persen akan menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen, kata dia mengutip data ITU. Mengenai projek pembangunannya sendiri, Agum belum dapat memastikan waktu dan pelaksananya. Untuk teknologi, disesuaikan dengan kondisi daerah yaitu datar, pegunungan dan kepulauan. Pilihan teknologinya sendiri yaitu kabel, kabel laut, VSAT, dan Fixed Wireless Acses. Dana yang dipakai, ungkap Agum, berasal dari gabungan APBN, APBD, serta dari operator telepon. Hanya saja, masalah operator nantinya belum dibicarakan tuntas karena akan menyangkut masalah penentuan tarif. Dia menilai masalah itu tidak pada kondisi yang tepat. Apalagi di era kompetisi, baik Telkom maupun Indosat, berhitung dengan pendekatan bisnis. Sehingga masalah pembangunan daerah tidak jelas keuntungannya sangat sulit diharapkan dari operator. Ini jadi tanggungjawab pemerintah, kata dia. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif menjelaskan dibukanya akses telekomunikasi pedesaan akan memudahkan penyampaian informasi. Karena itu pemerintah berharap pada Pemilu 2004 mendatang, sarana ini akan menjadi pemudah perhitungan suara dari pedesaan di pelosok. Bersama dengan KPU, kita akan memfasilitasi Pemilu dengan baik, kata dia yang juga menjelaskan sarana itu akan dimanfaatkan sebagai warung informasi dan teknologi. Untuk pelaksana dari pemerintah, ungkap Syamsul, nantinya akan ditangani bersama antara Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dede Ariwibowo --- TNR