Merger Century Seharusnya Diputuskan Lewat Rapat Dewan Gubernur

Reporter

Editor

Senin, 21 Desember 2009 22:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution menilai keputusan merger Bank Century pada 2004 seharusnya dilakukan lewat mekanisme Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pasalnya, Rapat Dewan Gubernur pada 2001 hanya menyetujui secara prinsip akusisi Chingkara Capital Ltd., terhadap Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC.

Dia mengakui keputusan merger pada 2004 terkait dengan hasil Rapat Dewan Gubernur ketika dirinya masih menjadi Deputi Gubernur Senior pada 2001. Namun, dia mengingatkan persetujuan akuisisi itu mensyaratkan beberapa hal. "Lihat itu syaratnya dipenuhi atau tidak (sebelum memutuskan merger)," katanya usai mengikuti pemeriksaan Panitia Angket kasus Bank Century, Senin (21/12).

Sebelumnya Anwar Nasution, dan mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, berbeda pendapat soal merger tiga bank, yakni Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC menjadi Bank Century.

Sebelumnya, Burhanuddin mengungkapkan keputusan merger Bank Century yang ditekennya pada Desember 2004 merupakan satu kesatuan hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur pada 2001 yang menyetujui merger Danpac, Pikko dan CIC dengan sejumlah persyaratan.

Sedangkan Anwar, yang pada 2001 menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia justru menilai seluruh persoalan merger adalah urusan Dewan Gubernur periode selanjutnya, atau ketika Bank Indonesia dipimpin Burhanuddin Abdullah.

"Saya tidak tahu, saya keluar dari Bank Indonesia pada 26 Juli 2004. Seluruh persoalan merger diurus Dewan Gubernur selanjutnya," kata Anwar kepada Panitia Angket kasus Bank Century di Komplek Gedung Dewan Perwakilam Rakyat, Senin (21/12).

Anwar mengaku tak tahu banyak seluk beluk ketiga bank cikal bakal Bank Century, yakni Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC. Dia juga tak mengetahui soal pemilik ketiga bank, termasuk soal keberadaan Chinkara Capital Ltd., yang pada 24 November 2001 mendapat persetujuan prinsip dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mengakuisisi ketiga bank tersebut dengan berbagai persyaratan.

AGOENG WIJAYA | AMIRULLAH | DWI RIYANTO AGUSTIAR

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya