Pemerintah Kerja Keras Tarik Investasi Sektor Riil

Reporter

Editor

Jumat, 13 November 2009 12:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah bakal berupaya keras agar aliran dana investasi benar-benar masuk ke sektor riil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. “Pertumbuhan berkualitas itu membuka lapangan kerja baru, itu yang betul-betul kita kejar. Investasi di portofolio memang penting, tapi investasi sektor riil juga penting,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, di kantornya, Jumat (13/11).

Oleh sebab itu, kata Hatta, selain berupaya menyehatkan pasar modal agar menjadi alternatif pembiayaan sektor usaha, pemerintah akan berupaya menghilangkan penghambat investasi sektor riil, seperti tak tersedianya lahan hingga izin yang berbelit-belit. “Kami upayakan untuk menarik investasi di sektor riil,” ujarnya.

Dia berharap, peran investor meningkat dalam menciptakan pertumbuhan berkualitas. Apalagi, sejak awal, pemerintah mengungkapkan dibutuhkan dana investasi hingga Rp 2100 triliun setiap tahunnya untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi sekitar 7 persen pada masa akhir kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua. Dari jumlah kebutuhan dana itu, pemerintah diperkirakan hanya mampu menyetor sekitar 15-20 persen dari anggaran negara. “Kami masih memerlukan pasar modal, swasta, perbankan, dan investasi langsung yang optimal,” kata Hatta.

Disinggung suku bunga kredit perbankan yang dinilai masih terlalu tinggi, Hatta tak mau banyak berkomentar. Dia menilai Bank Indonesia telah menjalankan fungsinya dengan tepat lewat inflasi dan suku bunga acuan yang cukup rendah. Sedangkan pemerintah juga telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat untuk memperluas jangkauan dan kemudahan administrasi kredit usaha. “Kami menyadari perbankan harus prudent. Itu harus tetap ada. Di sisi lain, ada proses bisnis dalam pengembangan usaha di sektor riil. Ini jangan sampai ada hambatan,” katanya.

AGOENG WIJAYA

Berita terkait

RUU Perkoperasian Harus Disahkan Tahun Depan, Menteri Teten: Kalau Tidak, Jadi Bom Waktu

21 Desember 2023

RUU Perkoperasian Harus Disahkan Tahun Depan, Menteri Teten: Kalau Tidak, Jadi Bom Waktu

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan RUU Perkoperasian harus disahkan tahun depan.

Baca Selengkapnya

Penyaluran Kredit Perbankan Lebih Banyak ke SBN dibanding Sektor Riil

1 Desember 2023

Penyaluran Kredit Perbankan Lebih Banyak ke SBN dibanding Sektor Riil

Perbankan lebih senang menempatkan dana di SBN dan SRBI ketimbang menyalurkan kredit ke sektor riil.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Yakin Tahun Politik Menggairahkan Ekonomi

20 Mei 2023

Anggota DPR Yakin Tahun Politik Menggairahkan Ekonomi

Anggota DPR yakin tahun politik bisa memberikan insentif bagi sektor riil

Baca Selengkapnya

Level Permodalan Bank Capai 25,93 Persen, LPS: Dana di Sistem SudahTersalurkan ke Sektor Riil

10 Maret 2023

Level Permodalan Bank Capai 25,93 Persen, LPS: Dana di Sistem SudahTersalurkan ke Sektor Riil

Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menyatakan penyaluran kredit pada Januari 2023 tumbuh sebesar 10,53 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

LPS Prediksi Kredit Tahun 2023 Tumbuh 12 Persen dan DPK 9,5 Persen

19 Februari 2023

LPS Prediksi Kredit Tahun 2023 Tumbuh 12 Persen dan DPK 9,5 Persen

LPS mengatakan fungsi intermediasi perbankan terus membaik seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Dukung Swasembada Pangan, LPDB-KUMKM Perkuat Pembiayaan Koperasi Sektor Riil

18 Agustus 2022

Dukung Swasembada Pangan, LPDB-KUMKM Perkuat Pembiayaan Koperasi Sektor Riil

Sebanyak 40 persen dari dana yang digulirkan pemerintah disalurkan kepada koperasi sektor riil.

Baca Selengkapnya

Bank Indonesia: Penjualan Riil Tumbuh 2 Persen Pada Maret 2022

11 April 2022

Bank Indonesia: Penjualan Riil Tumbuh 2 Persen Pada Maret 2022

Bank Indonesia menyatakan kinerja penjualan eceran pada Maret 2022 diprakirakan meningkat.

Baca Selengkapnya

Bandingkan Utang Era SBY dan Jokowi, Indef Ingatkan Beban Generasi Berikutnya

24 Maret 2021

Bandingkan Utang Era SBY dan Jokowi, Indef Ingatkan Beban Generasi Berikutnya

Peneliti Indef, Dzulfian Syafrian, membeberkan perbedaan utang publik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kini Giliran Pengembang Properti Desak BI Kembali Awasi Perbankan

8 Juli 2020

Kini Giliran Pengembang Properti Desak BI Kembali Awasi Perbankan

Desakan untuk mengembalikan kewenangan pengawasan perbankan dari OJK ke BI kian meluas dan kali ini datang dari pengembang properti.

Baca Selengkapnya

Pakar Asuransi Dukung Kewenangan OJK Dikembalikan ke BI

3 Juli 2020

Pakar Asuransi Dukung Kewenangan OJK Dikembalikan ke BI

Pakar asuransi Irvan Rahardjo menilai OJK telah lalai menjalankan tugasnya, mulai dari kasus investasi bodong hingga Jiwasraya.

Baca Selengkapnya