BPK Jamin Independensi Audit Century

Reporter

Editor

Senin, 26 Oktober 2009 14:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjamin tak akan terpengaruh pernyataan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan audit terhadap Bank Century (sekarang bernama Bank Mutiara). Beberapa waktu lalu, kejaksaan mengklaim penalangan Century tak ada unsur pelanggaran hukum.

Anggota III BPK Hasan Bisri mengatakan semua pihak boleh mengutarakan pendapatnya dalam kasus ini namun hal itu tak akan mempengaruhi hasil pemeriksaan BPK. "Kami punya standar sendiri. Bisa saja berbeda dengan pendapat kejaksaan," ujarnya ditemui usai pengambilan sumpah Ketua BPK Hadi Purnomo di Mahkamah Agung hari ini.

Terakhir, dia melanjutkan, BPK telah menyelesaikan 70 persen audit dan hari ini Hasan berencana untuk memeriksa kemajuan dari pemeriksaan. Mengenai bahan audit selanjutnya, Hasan menuturkan, itu akan ditentukan setelah presentasi oleh tim. Namun ia menolak membeberkan langkah audit lanjutan berupa pemanggilan saksi atau menelisik masalah dana karena telah masuk strategi audit.

Hasan mengaku tak menutup kemungkinan BPK memanggil kembali mantan Ketua BPK Anwar Nasution sebagai saksi saat dirinya menjabat Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia. Dia memastikan, pemeriksaan Anwar ini juga tak akan terganggu jabatan sebelumnya.

Dia mengaku BPK belum berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung terkait hasil audit. Komunikasi dilakukan setelah audit selesai dan laporan telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena hasil belum ada, "Apa yang mau dikomunikasikan."

Advertising
Advertising

Dalam pemeriksaan sebelumnya BPK mengaku menemukan indikasi pidana pada pengelolaan Bank Century dengan adanya surat wesel ekspor (letter of credit) fiktif. "Kami belum berpendapat soal bailout," ucapnya. Dia menargetkan pemeriksaan Century akan selesai pada akhir tahun ini.

Secara terpisah Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan dirinya belum bisa berkomentar mengenai audit Century karena belum diserahkan secara sah oleh Ketua BPK sebelumnya, Anwar Nasution.

RIEKA RAHADIANA

BPK

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

32 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

36 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

36 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

36 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

36 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

36 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

36 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

37 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

40 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

50 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya