ADB Setujui Pinjaman US$ 500 Juta untuk Indonesia

Reporter

Editor

Rabu, 7 Oktober 2009 16:28 WIB

TEMPO Interaktif, Manila - Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB) hari ini menyetujui pinjaman sebesar US$ 500 juta untuk fasilitas bantuan countercyclical (countercyclical support facility) untuk Indonesia. Bantuan ini guna membantu memulihkan perekonomian yang lesu.

"Perekonomian Indonesia tangguh selama krisis ekonomi global, tapi dengan masih lesunya ekspor, investasi swasta, dan konsumsi rumah tangga, masih diperlukan stimulus fiskal countercyclical untuk melindungi sektor sosial dan membantu mengurangi kemiskinan," kata Arjun Thapan, Direktur Jendral Departemen Asia Tenggara ADB.

Sebelumnya pemerintah Indonesia mengumumkan program fiskal senilai Rp 73,3 triliun (sekitar US$ 7,6 miliar) untuk kompensasi atas turunnya konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Diantaranya melalui keringanan pajak, belanja modal, dan meningkatkan program bantuan sosial unggulan. Pemerintah juga meningkatkan secara besar-besaran belanja untuk pemeliharaan dan material pada awal anggaran 2009. Secara keseluruhan, program stimulus diperkirakan mencapai Rp 113 triliun.

Selama beberapa tahun, angka kemiskinan Indonesia turun sebesar 1 persen per tahun sejak 2003 menjadi 14,2 persen pada awal 2009. Namun, kemiskinan tetap menjadi masalah serius dengan lebih dari 35 juta orang tetap hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan 42 persen lainnya dari penduduk Indonesia tetap rentan jatuh ke jurang kemiskinan jika kondisi mereka tiba-tiba memburuk.

Tanpa paket stimulus anggaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tertahan pada kisaran 2 hingga 3 persen, anjlok dari pertumbuhan tinggi antara 5 hingga 6,3 persen per tahun sejak 2004. "Pekerja informal dan pengangguran bisa meningkat lebih dari 1,8 juta orang," kata ADB memperingatkan.

Thapan menambahkan, diperlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen untuk membuat masalah pengangguran dan program pengurangan kemiskinan kembali ke jalur yang benar . Ia berharap angka ini bisa tercapai pada 2011.

"Indonesia memiliki ruang fiskal untuk paket stimulus, yang diharapkan bersifat sementara. Indonesia kini juga melakukan langkah-langkah reformasi struktural untuk mempertahankan pertumbuhan dalam jangka panjang," ujarnya.

Countercyclical support facility (CSF) dibentuk pada Juni 2009 untuk membantu negara-negara berkembang anggota ADB yang perlu meningkatkan belanja anggaran guna mengatasi krisis ekonomi global.

Syarat untuk mendapatkan pinjaman ini adalah negara-negara tersebut harus mengalami dampak buruk dari krisis ekonomi global, menjalankan kebijakan-kebijakan makroekonomi yang baik, dan menerapkan program countercyclical.

ADB telah menyujui bantuan pinjaman CSF untuk Filipina, Kazakstan, dan Vietnam. CSF memiliki masa pembayaran kembali selama lima tahun dengan masa tenggang selama tiga tahun dengan biaya sebesar 200 basis poin dari biaya pinjaman ADB, dengan spread sama seperti sebelum terjadinya krisis ekonomi global.

ADB yang berkedudukan di Manila bertekad untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua pihak, pertumbuhan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan, dan integrasi regional.

Lembaga ini didirikan pada 1966 dan dimiliki oleh 67 negara anggota, 48 diantaranya ada di kawasan Asia. Pada 2008 ADB, menyetujui pinjaan sebesar UA$ 10,5 miliar dan US$ 811,4 juta proyek hibah dan bantuan teknis sebesar US$ 274,5 juta.

Advertising
Advertising

MARIA HASUGIAN

Berita terkait

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

4 hari lalu

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.

Baca Selengkapnya

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

24 hari lalu

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

53 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

56 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

57 hari lalu

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

57 hari lalu

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

57 hari lalu

Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

57 hari lalu

Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

57 hari lalu

Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

58 hari lalu

Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024

Baca Selengkapnya