Pengamat Pertanian Sambut Baik Wacana Hilirisasi Agro: Jadi Peluang Pendapatan Negara

Reporter

Vedro Imanuel G

Editor

Aisha Shaidra

Sabtu, 2 November 2024 20:01 WIB

Perkebunan swadaya kelapa sawit anggota Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuan Batu (APSKA LB) Sumatera Utara, yang sedang melakukan pemupukan. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian, Khudori, menyebut peluang hilirisasi di sektor agrikultur atau hilirisasi agro sangat besar. Menurut Khudori, hilirisasi agro secara keseluruhan bisa meniru hilirisasi sawit. Khudori menilai hilirisasi sawit Indonesia sudah cukup baik, meskipun pendalaman di hilir sawit masih kalah dari Malaysia.

“Dibandingkan komoditas lain, (hilirisasi) sawit relatif maju,” ujar Khudori ketika dihubungi pada Sabtu, 02 November 2024.

Khudori menilai, ada banyak produk hilir dari sawit yang bernilai tambah tinggi yang bisa dikembangkan. Demikian pula untuk kelapa, sagu, rumput laut, padi, jagung dan produk agrikultur lainnya. Bila digunakan dengan baik, kata Khudori, hal ini bisa membuat Indonesia mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi dari sektor agrikultur. “Ada peluang kita jadi negara berpendapatan tinggi dari sektor agro,” ucapnya.

Namun menurut Khudori, selama ini Indonesia puas dengan hanya menjadi penghasil dan menjual dalam bentuk mentah. Justru, negara lain yang mengolahnya produk atau barang setengah jadi tersebut. Padahal produk mentah harganya tidak stabil. Sebaliknya, produk jadi atau setengah jadi relatif stabil dan harganya cenderung naik terus. “Mereka yang mendapat nilai tambah, kita hanya dapat remah-remah,” kata Khudori.

Oleh karena itu, menurut Khudori, perlu ada pembenahan secara menyeluruh terkait industri agrikultur, termasuk juga sawit. Hal ini penting untuk memastikan hilirisasi yang akan dilakukan nantinya dapat berjalan dengan baik. Ia menilai, hilirisasi hanya akan berjalan dengan baik jika hulu dan hilir bisa padu.“Itu bagian dari yang harus dibenahi secara menyeluruh. Hilirisasi gak akan jalan dengan baik kalau soal di hulu (tidak berjalan baik),” ucapnya.

Advertising
Advertising

Presiden Prabowo Subianto berencana menjalankan program penghiliran atau hilirisasi terhadap 26 komoditas. Berbeda dengan Jokowi, hilirisasi Prabowo, disebut bakal dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif. Selain itu, Prabowo Subianto akan memperkuat penghiliran di sektor kelautan, pertanian, dan kehutanan.

Untuk hilirisasi di sektor agro, Prabowo bakal berfokus pada peningkatan diversifikasi kelapa sawit serta olahan kakao. Hal itu karena Pemerintah menilai angka besaran (magnitude) ekonomi berbasis kelapa sawit bisa memberikan kontribusi hingga Rp775 triliun pada akhir tahun 2024.

Ke depan, hilirisasi industri kelapa sawit diupayakan untuk menghasilkan produk turunan berupa pangan (oleofood), nonpangan (oleochemical), bahan bakar terbarukan (biofuel), hingga material baru ramah lingkungan (biomaterial). Sementara pengembangan produk hilir minyak sawit diarahkan ke produk yang memiliki produk unggulan, seperti detergen cair, kosmetik, cat, serta farmasi yang mampu menghasilkan nilai tambah hingga 580 persen.

Selanjutnya untuk komoditas kakao, industri pengolahan sektor tersebut digadang-gadang bakal menjadi salah satu penunjang daya beli masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan para petani di sektor ini. Hal itu karena dari pengolahan kakao menjadi cokelat artisan bisa meningkatkan nilai tambah 6--10 kali lipat, bahkan, apabila diolah menjadi produk farmasi seperti suppositoria, nilai tambah ekonomi yang didapat mencapai 36 kali lipat.

Sedangkan di sektor maritim, salah satu komoditas yang potensial untuk dikembangkan di Pemerintahan Presiden Prabowo, yakni rumput laut. Pada tahun 2023, Indonesia tercatat sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan total produksi mencapai 10,7 juta ton. Melalui kebijakan hilirisasi, Presiden Prabowo menaruh harapan besar Indonesia akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 8 persen.

ANTARA berkontribusi dalam laporan ini.

Pilihan editor: Kunjungan Kerja Gibran Rakabuming di Solo, Tinjau Proyek Dana Hibah UEA 2024

Berita terkait

Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

2 hari lalu

Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

Pemerintahan Prabowo menghadapi masalah sawit mulai dari isu deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak Rp300 triliun dan 500 perusahaan tanpa HGU.

Baca Selengkapnya

Nusron Wahid: Ada 537 Perusahaan Sawit tanpa HGU dan Kuasai 2,5 Juta Hektar

2 hari lalu

Nusron Wahid: Ada 537 Perusahaan Sawit tanpa HGU dan Kuasai 2,5 Juta Hektar

Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU. Dari jumlah itu, ada sekitar 2,5 juta hektar lahan.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Ungkap Pemerintah Pantau Kebocoran Penerimaan Negara dari Pengusaha Sawit Nakal Senilai Rp 300 Triliun

4 hari lalu

Menko Airlangga Ungkap Pemerintah Pantau Kebocoran Penerimaan Negara dari Pengusaha Sawit Nakal Senilai Rp 300 Triliun

Pemerintah akan terus pantau kebocoran penerimaan negara dari pengusaha sawit nakal. Dalam waktu dekat pemerintah akan terima setoran kerugian sekitar Rp 189 Triliun

Baca Selengkapnya

Pakai Ritual Adat, Dayak Batulasung Duduki Lahan Sawit PT Jhonlin Agro Raya

9 hari lalu

Pakai Ritual Adat, Dayak Batulasung Duduki Lahan Sawit PT Jhonlin Agro Raya

Masyarakat Dayak Batulasung di Kabupaten Kotabaru mempertanyakan ganti rugi tanam tumbuh dan plasma sawit PT Jhonlin Agro Raya.

Baca Selengkapnya

Prabowo Minta Kementerian Pelajari Lagi APBN, Kurangi Acara Seremonial dan Dinas Luar Negeri

9 hari lalu

Prabowo Minta Kementerian Pelajari Lagi APBN, Kurangi Acara Seremonial dan Dinas Luar Negeri

Dengan bertambahnya jumlah kabinet, Presiden Prabowo minta para menteri mengurangi acara seremonial hingga perjalanan dinas luar negeri kementerian

Baca Selengkapnya

Hashim Beberkan soal Pengemplang Pajak Sawit Rp 300 Triliun: Mudah-mudahan Gak Ada di Kadin

9 hari lalu

Hashim Beberkan soal Pengemplang Pajak Sawit Rp 300 Triliun: Mudah-mudahan Gak Ada di Kadin

Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara berpotensi mendapat pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit yang tak membayar pajak.

Baca Selengkapnya

Fitur Baru Canva Didukung AI dan Cara Raja Juli Mengatasi Masalah Sawit di Top 3 Tekno

9 hari lalu

Fitur Baru Canva Didukung AI dan Cara Raja Juli Mengatasi Masalah Sawit di Top 3 Tekno

Topik tentang aplikasi Canva meluncurkan sejumlah fitur baru yang mengadaptasi teknologi AI menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.

Baca Selengkapnya

Cara Raja Juli Mengatasi Masalah Sawit di Kawasan Hutan

10 hari lalu

Cara Raja Juli Mengatasi Masalah Sawit di Kawasan Hutan

Menhut Raja Juli Antoni mengatakan laporan BPKP akan menjadi dasar Kementerian Kehutanan memulai untuk bekerja dalam penataan kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

GAPKI Minta Prabowo Segera Bentuk Badan Sawit Nasional, Ini Sebabnya

10 hari lalu

GAPKI Minta Prabowo Segera Bentuk Badan Sawit Nasional, Ini Sebabnya

Usulan pendirian Badan Sawit Nasional telah disampaikan sejak lama, bahkan jauh sebelum pemilihan umum presiden pada Februari lalu.

Baca Selengkapnya

Walhi Sebut Prabowo Lupa Misi ke-8 Astacita, Soroti Pidato Kenegaraan yang Minim Bahas Lingkungan

13 hari lalu

Walhi Sebut Prabowo Lupa Misi ke-8 Astacita, Soroti Pidato Kenegaraan yang Minim Bahas Lingkungan

Lembaga sipil bidang lingkungan mempertanyakan soal komitmen lingkungan Presiden Prabowo. Minim dibahas dalam pidato kenegaraan perdana.

Baca Selengkapnya