TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono meminta pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa secepatnya mewujudkan berdirinya Badan Sawit Nasional. Hal itu sebagai respons dari skema kabinet gemuk di pemerintahan baru yang tercatat memiliki total 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri.
“Kita berharap tambah satu lagi, satu badan, yaitu Badan Sawit Nasional,” tutur Eddy di kantor GAPKI, Jakarta Pusat pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Berdasarkan keterangannya, usulan pendirian Badan Sawit Nasional telah disampaikan sejak lama, bahkan jauh sebelum pemilihan umum presiden pada Februari lalu. Untuk saat ini, kajian yang rampung per 18 Oktober 2024 sudah berada di tangan pemerintah dan diharapkan akan segera direalisasikan.
“Bentuknya bisa (lembaga) baru atau peningkatan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” katanya.
Ia menyatakan, pendirian lembaga tersebut nantinya bukan lagi berada di bawah kementerian, melainkan langsung dibawahi oleh presiden. Hal ini demi menghindari terlalu banyak campur tangan pihak lain yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih kebijakan dan memperlambat negara dalam mencapai target-target yang dipasang terkait sawit dalam negeri.
“Ini yang betul-betul kita suarakan, ada satu badan yang khusus memang mengurusi masalah sawit, sehingga kebijakannya bisa fokus,” ucapnya.
Lebih lanjut, Eddy menyebutkan salah satu faktor utama yang membuat pendirian Badan Sawit Nasional perlu disegerakan adalah penurunan tingkat produktivitas dan peningkatan pada aspek konsumsi di tahun ini. “Kondisi kita sekarang stagnan, kalau lihat produktivitas kita juga bukan naik tapi turun, sementara konsumsi kita naik terus, tahun ini saja sudah naik,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sampai dengan bulan Agustus, produksi tahun 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton. Sedangkan, total konsumsi dalam negeri sampai dengan bulan Agustus 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94 persen lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.
Eddy juga menerangkan bahwa rencana penerapan bauran biodiesel sebesar 40 persen atau B40 di tahun 2025 dan B50 di tahun berikutnya juga dapat menjadi faktor pertimbangan lain dari pendirian Badan Sawit Nasional. Terlebih, melihat ketertinggalan Indonesia dalam aspek peremajaan sawit rakyat yang berimbas pada penurunan stok sawit di akhir Agustus tahun ini menjadi 2.450 ribu ton dari 2,513 ribu ton pada akhir Juli 2024.
Ia menyebutkan bahwa cita-cita pendirian Badan Sawit Nasional nantinya dapat menyerupai Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang memiliki wewenang penuh atas persoalan sawit dalam negeri dan juga berhak memberikan penalti jika diperlukan. "Sehingga peraturan terkait kelapa sawit ke depan bisa lebih simple dan powerful," kata dia.
Pilihan Editor: Dayak Batulasung Pertanyakan 5.801 Hektar Lahan Sawit PT Jhonlin Agro Raya
