Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

Reporter

Vedro Imanuel G

Editor

Grace gandhi

Kamis, 31 Oktober 2024 20:20 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Pertemuan itu dilakukan di gedung Kemenko Perekonomian.

Menurut Suahasil, pertemuan tersebut berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dan 2025. Hal ini berkaitan dengan upaya transisi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) setelah bertambahnya jumlah K/L di pemerintahan Prabowo Subianto.

“(Bahas) APBN 2024 dan 2025, persiapan pelaksanannya, smooth transition,” ucap Suahasil kepada wartawan, Kamis, 31 Oktober 2024.

Hal serupa juga dikatakan oleh Anwar Sanusi. Anwar menyebutkan, pertemuan membahas soal alokasi anggaran kementerian di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Hal tersebut setelah adanya perubahan dan pemecahan nomenklatur kementerian di Kabinet Merah Putih.

“Membahas tentang informasi anggaran di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, jadi itu saja,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Anwar menyebut, skema pembagian anggaran untuk kementerian dan lembaga masih belum dibahas secara mendetail. Namun untuk kerja kerja kementerian dan lembaga di sisa tahun 2024, kata Anwar, akan menggunakan anggaran yang sudah ada sesuai dengan nomenklatur yang lama sebelum adanya perubahan.

“Kalau tahun anggaran yang sekarang kan tentunya dengan nomenklatur yang lama diselesaikan. Baru kita bicara anggaran tahun 2025 itu dengan nomenklatur yang baru,” ucap Anwar.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan belum ada penambahan anggaran untuk penambahan kantor kementerian baru. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan saat ini masing-masing kementerian dan lembaga masih mengatur struktur organisasi dan anggaran untuk penambahan kantor baru masih sesuai porsi yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Illona Estherina ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Kecelakaan Kerja Berulang di Kawasan Penghiliran Nikel IMIP, Trend Asia: Hilirisasi Hanya Jadi Jargon Pemilu

Berita terkait

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

3 jam lalu

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Klaim Program Pekarangan Pangan Hemat APBN Rp 1.400 Triliun, Begini Hitungannya

8 jam lalu

Mentan Amran Klaim Program Pekarangan Pangan Hemat APBN Rp 1.400 Triliun, Begini Hitungannya

Mentan Andi Amran Sulaiman mengklaim program Pekarangan Pangan Lestari dapat menghemat APBN hingga Rp 1.400 trilun.

Baca Selengkapnya

AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

9 jam lalu

AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

AHY sebut pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan anggaran. Jauh hari ekonom Faisal Basri singgung pembengkakan biaya IKN.

Baca Selengkapnya

Apindo Minta Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPh 21 DTP untuk Menyelamatkan Industri Tekstil

9 jam lalu

Apindo Minta Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPh 21 DTP untuk Menyelamatkan Industri Tekstil

Apindo mengusulkan pemerintah kembali menerapkan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami kontraksi

Baca Selengkapnya

Menteri PU Sebut Prabowo Ingin Percepat Pembangunan Giant Sea Wall dan Libatkan Swasta

12 jam lalu

Menteri PU Sebut Prabowo Ingin Percepat Pembangunan Giant Sea Wall dan Libatkan Swasta

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk secara serius membangun Giant Sea Wall (GSW). Proyek tanggul raksasa ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Ekonom Prediksi Utang Pemerintahan Prabowo bisa Tembus Rp 12.893,96 Triliun dalam Lima Tahun

1 hari lalu

Ekonom Prediksi Utang Pemerintahan Prabowo bisa Tembus Rp 12.893,96 Triliun dalam Lima Tahun

Ekonom Bright Institute memprediksi utang pemerintah Indonesia bakal menembus Rp 12.893,96 triliun dalam lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo

Baca Selengkapnya

Upaya Penyelamatan Sritex, Airlangga Klaim Belum Ada Rencana Sritex Dijadikan BUMN

1 hari lalu

Upaya Penyelamatan Sritex, Airlangga Klaim Belum Ada Rencana Sritex Dijadikan BUMN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan hingga saat ini belum ada rencana untuk menjadikan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Selengkapnya

Pastikan Sritex Tetap Bisa Lakukan Ekspor, Airlangga Sebut Sudah Koordinasi dengan Bea Cukai

1 hari lalu

Pastikan Sritex Tetap Bisa Lakukan Ekspor, Airlangga Sebut Sudah Koordinasi dengan Bea Cukai

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dipastikan tetap bisa melakukan ekspor meskipun sudah diputus pailit.

Baca Selengkapnya

Rosan Roeslani Pastikan Anggaran Gerakan Solidaritas Nasional Bukan dari Dana Pemerintah

1 hari lalu

Rosan Roeslani Pastikan Anggaran Gerakan Solidaritas Nasional Bukan dari Dana Pemerintah

Ketua Umum GSN Rosan Roeslani memastikan organisasi tersebut tidak menggunakan dana dari pemerintahan dalam keberjalanannya.

Baca Selengkapnya

Kementan Berencana Datangkan Sapi Hidup Ke Indonesia, Sudaryono: Tidak Pakai APBN

1 hari lalu

Kementan Berencana Datangkan Sapi Hidup Ke Indonesia, Sudaryono: Tidak Pakai APBN

Wamen Kementan, Sudaryono, mengatakan tidak menggunakan APBN dalam mendatangkan sapi perah ke Indonesia.

Baca Selengkapnya