Menteri PU Sebut Prabowo Ingin Percepat Pembangunan Giant Sea Wall dan Libatkan Swasta

Kamis, 31 Oktober 2024 11:50 WIB

Dody Hanggodo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk secara serius membangun Giant Sea Wall (GSW). Proyek tanggul laut raksasa ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.

Menteri Kabinet Merah Putih ini mengatakan arahan tersebut berdasarkan penurunan muka tanah di Jakarta yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu, untuk permulaan, Dody berencana membangun tanggul laut raksasa tersebut yang membentang Jakarta hingga Bekasi.

"Kami dari PU beberapa kesempatan diminta lebih serius lagi, lebih cepat lagi untuk bisa membangun Giant Sea Wall minimum di area Jakarta-Bekasi. Kira-kira 20 sampai 30 KM," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, Dody mengaku, saat ini anggaran di kementeriannya sangat terbatas untuk merealisasikan proyek tersebut. Karena itu, ia akan membuka peluang kerja sama dengan melibatkan banyak perusahaan swasta. Dody juga berharap, pembangunan Giant Sea Wall yang di Jakarta nantinya dapat menjadi percontohan untuk membangun tanggul laut raksasa di tempat lain, seperti Semarang dan Surabaya.

"Tapi karena juga keterbatasan anggaran, mungkin kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang Jakarta bisa menjadi contoh misalnya buat Semarang dan Surabaya," imbuhnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah meminta Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) memperluas dukungannya untuk proyek-proyek infrastruktur Indonesia, seperti kereta cepat dan tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat bertemu Presiden AIIB Jin Liqun di sela-sela KTT ASEAN 2024 di Vientiane, Laos, Rabu, 9 Oktober 2024.

Proyek ini merupakan salah satu inisiatif besar yang akan direalisasikan oleh Presiden Prabowo. Prabowo telah mengungkapkan hal ini sebelum dilantik sebagai Presiden RI. Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan informasi ini dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Hashim menjelaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Sebagai adik dan penasihat Prabowo, Hashim menegaskan, proyek ini dirancang untuk mengantisipasi ancaman tenggelamnya wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Diperkirakan, 40 persen lahan sawah di daerah ini dapat tenggelam jika proyek tidak segera dimulai.

Hashim juga menyebut rencana pembangunan tanggul laut raksasa ini telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994. Sepuluh tahun yang lalu, proyek ini telah siap untuk dimulai, namun, menurut Hashim, tidak ada perkembangan berarti dalam dekade terakhir.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan Editor: Deretan Produk PT Pindad, Senjata hingga Mobil Maung

Berita terkait

Nusron Wahid Bicara Mafia Tanah: Selama Menghirup Udara, Selama Itu Mereka Ada

2 menit lalu

Nusron Wahid Bicara Mafia Tanah: Selama Menghirup Udara, Selama Itu Mereka Ada

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan eksistensi mafia tanah akan selalu ada.

Baca Selengkapnya

Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser

32 menit lalu

Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser

Sigi Kawula17 menunjukan bahwa dari rentang nilai 1-10, nilai kinerja Jokowi merosot dari 5,7 di Q2 2024 menjadi 5,4 di Q3 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

40 menit lalu

Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

Pemerintahan Prabowo menghadapi masalah sawit mulai dari isu deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak Rp300 triliun dan 500 perusahaan tanpa HGU.

Baca Selengkapnya

Ratusan Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional

57 menit lalu

Ratusan Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional

GSN akan dihuni oleh ratusan organisasi maupun relawan pendukung Jokowi dan Prabowo-Gibran. Organisasi ini juga bakal dipimpin oleh Rosan Roeslani.

Baca Selengkapnya

Apindo Minta Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPh 21 DTP untuk Menyelamatkan Industri Tekstil

1 jam lalu

Apindo Minta Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPh 21 DTP untuk Menyelamatkan Industri Tekstil

Apindo mengusulkan pemerintah kembali menerapkan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami kontraksi

Baca Selengkapnya

Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Pengkajian Optimalisasi Subsidi Energi

1 jam lalu

Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Pengkajian Optimalisasi Subsidi Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan ini usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada siang ini.

Baca Selengkapnya

Lawatan Pertama ke Luar Negeri sebagai Presiden, Negara Mana Saja yang akan Dikunjungi Prabowo?

2 jam lalu

Lawatan Pertama ke Luar Negeri sebagai Presiden, Negara Mana Saja yang akan Dikunjungi Prabowo?

Presiden Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi beberapa negara dan juga forum internasional seperti KTT APEC dan KTT G20.

Baca Selengkapnya

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Berencana Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Ini Alasannya

2 jam lalu

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Berencana Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Ini Alasannya

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menilai perlu adanya perbaikan organisasi dalam menerapkan sentralisasi kebijakan pertahanan negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Panggil Nusron Wahid ke Istana, Bahas Apa?

2 jam lalu

Prabowo Panggil Nusron Wahid ke Istana, Bahas Apa?

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pemutihan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani, Misbakhun Dukung Prabowo Bawa RI Masuk Anggota BRICS

3 jam lalu

Terkini Bisnis: Pemutihan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani, Misbakhun Dukung Prabowo Bawa RI Masuk Anggota BRICS

Berita terkini ekonomi bisnis antara lain tentang pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait pemutihan utang petani, nelayan.

Baca Selengkapnya