TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memprediksi utang pemerintah Indonesia bakal menembus Rp 12.893,96 triliun dalam lima tahun mendatang atau di era Presiden Prabowo Subianto. Perkiraan tersebut sejalan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024.

Awalil menerangkan, utang pemerintah akan terus meningkat secara nominal akibat dari pendapatan dan belanja dalam APBN selalu defisit. Defisit berarti pendapatan lebih sedikit dari belanja, otomatis harus berutang. “Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF kita bakal punya utang kurang lebih Rp 12.900 triliun,” ujarnya dalam webinar Proyeksi IMF: Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, dikutip Rabu, 30 Oktober 2024.

Utang lama pun tidak bisa dibayar dengan pendapatan, karena selama ini seluruh pendapatan bahkan tidak cukup. Karenanya utang dilunasi dengan pinjaman baru akibat defisit yang melebar. Di awal pemerintahan Prabowo-Gibran tahun depan, belanja negara ditargetkan Rp 3.621,3 triliun sementara pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun. Dengan demikian, defisit atau selisih kekurangan APBN ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun. Defisit akan dibiayai dengan menarik utang baru, sehingga secara nominal pinjaman pemerintah akan naik.

IMF memproyeksikan rata-rata rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB pada lima tahun pemerintahan Prabowo di kisaran 40 persen. Namun pada 2029 sedikit turun menjadi 39,57 persen. Awalil menduga ini sebagai sinyal persuasif kepada pemerintah agar disiplin mengelola anggaran sehingga defisit bisa terkendali walau utang tetap naik secara nominal. Awalil mengatakan itu merupakan proyeksi normal, karena bisa jadi ada faktor eksternal shock yang mungkin mengerek rasio utang seperti pandemi yang terjadi di era Presiden Jokowi.

Selain itu, Bright Institute menduga hitungan IMF belum memasukkan proyeksi atas kemungkinan pemerintah Prabowo akan menambah belanja secara cukup signifikan. Peningkatan belanja nanti hanya akan terlihat jika ada APBN Perubahan (APBNP). "Kita belum tahu, kecuali nanti ada APBNP," kata dia.

Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada akhir September mencatat utang telah menembus Rp 8.641 triliun. Tahun depan, pemerintah berencana menambah utang lagi Rp 775 triliun. Selain itu, APBN juga menanggung beban bunga utang sekitar Rp 552 triliun dan utang jatuh tempo Rp 800 triliun yang dibayarkan tiap tahun sejak 2025-2027.

Pilihan Editor: Ekonom Nilai Kasus Sritex Cerminan Kondisi Industri Tekstil