TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis tahun 1990-an yang pernah dipenjara Orde Baru, Budiman Sudjatmiko, diangkat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Budiman Sudjatmiko menyatakan pihaknya berkomitmen memberdayakan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin sebagai salah satu cara mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyembuhkan symptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi harus ada pemberdayaan, pembangunan inklusif mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi," kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta usai dilantik Prabowo, Selasa, 22 Oktober 2024.

Budiman mengatakan pemberdayaan masyarakat miskin nantinya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan ekonomi secara langsung, tapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya manusia sehingga mereka dapat mengelola produk yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia mencontohkan pemberdayaan bisa dilakukan salah satunya melalui pelatihan kompetensi untuk mengelola koperasi, atau mendorong pelatihan teknologi dalam bentuk upskilling dan reskilling.

Lebih lanjut, Budiman memastikan meski akan ada lebih banyak program pemberdayaan masyarakat miskin melaui mekanisme yang sudah ada seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan dihilangkan, justru program-program yang sudah ada diperkaya.

"Insya Allah masih ada (BLT), itu adalah janji dari Kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga. yang ditugaskan pada kami adalah mensinkronkan, mempercepat, mengakselerasi, dan mengakurasikan. Mempercepat dan membuatnya lebih tepat," ujarnya.

Budiman yang baru dilantik dalam jabatan barunya itu oleh Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan nantinya badan yang dipimpinnya akan mengkoordinir komunikasi dengan banyak kementerian dan lembaga dalam hal menjalankan rencana induk pengentasan kemiskinan.

Salah satu fokus yang akan dilakukan dari harmonisasi antar kementerian itu ialah untuk mengumpulkan data yang objektif mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia.

Ia berharap dengan data yang disinkronisasikan antar lembaga dan kementerian lainnya, maka data dan kebijakan yang akan diambil bisa lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat.

"Perapihan data supaya itu menjadi pedoman, sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya karena penanganan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya," kata Budiman.

Presiden Prabowo melantik Budiman Sudjatmiko berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 145/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Budiman didampingi oleh Nanik Sudaryati Deyang dan Iwan Sumule sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Nanik S Deyang adalah wartawati senior asal Surabaya, yang juga wakil ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), yayasan milik Prabowo. Iwan SUmule adalah politis Gerindra dan pernah menjadi Asisten Staf Khusus di Sekretariat Kabinet di masa Presiden SBY.

Pilihan Editor Ada Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden Prabowo, Siapa dan Apa Tugas Mereka?