Pemerintah Naikkan Insentif Dana Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Rp 60 Juta per Hektar

Rabu, 16 Oktober 2024 20:00 WIB

Sunarno, 49 tahun, menurunkan tandan buah segar kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Kini, pemerintah melarang ekspor untuk semua produk crude palm oil, red palm oil (RPO), RBD palm olein, pome, dan use cooking oil. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menaikkan insentif dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp 30 juta ke Rp 60 juta per hektar sejak September 2024. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian Dida Gardera mengatakan, kenaikan insentif ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit.

Ia menyebut, tanaman sawit membutuhkan waktu selama 3 hingga 4 tahun untuk dapat dipanen oleh petani. Sedangkan insentif Rp 30 juta hanya cukup mendanai petani sawit selama satu tahun.

“Untuk tahun kedua atau ketiga dalam masa pemeliharaan sawit, ternyata Rp 30 juta tidak cukup. Makanya banyak petani yang belum antusias,” kata Dida dalam acara Dialog Industri PSR dan Petani Plasma Katalisator Sawit Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Dida mengatakan, pemerintah memiliki target peremajaaan sawit sebesar 1.200 hektar per tahun. Namun, target ini belum pernah terlampaui. Dida berharap, dengan penambahan insentif ini dapat menarik antusiasme petani sehingga target peremajaan lahan sawit dapat tercapai.

Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan, penyaluran insentif PSR ini dilakukan melalui 2 tahap.

Advertising
Advertising

“Pertama, Rp 30 juta saat masa penanaman. Selanjutnya, sambil menunggu tanaman sawitnya berbuah kita berikan Rp 30 juta lagi agar petani tetap dapat pemasukan,” ujar Norman.

Lebih lanjut, Norman menjelaskan, para petani sawit yang mendapatkan insentif PSR diwajibkan untuk membuat laporan terkait pengalokasian dana insentif yang mereka terima.

Ia tidak menyangkal bahwa selama program PSR ini dijalankan, terdapat oknum-oknum yang melakukan menyelewengan terhadap dana insentif yang diberikan oleh pemerintah. Namun, Norman memastikan, ia bersama dengan Dinas Perkebunan serta pemangku kebijakan lain akan terus mengawasi pelaksanaan program ini untuk meminimalisir penyelewengan.

“Untuk mengaudit, kami hire dari Sucofindo. Kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas di kabupaten atau provinsi untuk memastikan insentif ini dipergunakan sebagaimana mestinya,” kata dia.

Adapun program PSR dimulai sejak 2017 dengan sasaran kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan. Setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180 riibu hektare yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan perkebunan kelapa sawit yang lebih bekelanjutan dan berkualitas, serta untuk mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal. Melalui PSR, diharapkan produktivitas lahan milik petani dapat ditingkatkan tanpa membuka lahan baru.

Pilihan Editor: BI Optimistis Rupiah akan Kembali Menguat Mendekati Rp 15 Ribu, Ini Kuncinya

Berita terkait

Survei Persepsi Petani 2024: Makin Pesimistis Kedaulatan Pangan Bisa Terwujud

2 jam lalu

Survei Persepsi Petani 2024: Makin Pesimistis Kedaulatan Pangan Bisa Terwujud

Survei Persepsi Petani 2024 menghasilkan pesimisme yang makin parah terhadap kemajuan pertanian karena lahan menyempit, konflik agraria meningkat

Baca Selengkapnya

Rektor IPB Sebut Kebutuhan Bauran Biodiesel Berpotensi Buka Lahan Sawit 9,2 Juta Hektar

1 hari lalu

Rektor IPB Sebut Kebutuhan Bauran Biodiesel Berpotensi Buka Lahan Sawit 9,2 Juta Hektar

Pembukaan 9,2 juta hektar lahan sawit akibat dari pengembangan biodiesel yang bisa meningkatkan permintaan serta kapasitas produksi

Baca Selengkapnya

Berikut Asal Mula Hitungan BPKP soal Kebocoran Uang Negara Rp 300 Triliun dari Sawit

1 hari lalu

Berikut Asal Mula Hitungan BPKP soal Kebocoran Uang Negara Rp 300 Triliun dari Sawit

Angka itu merupakan hasil akumulatif hitungan denda perusahaan sawit yang beroperasi di kawasan hutan dan adanya selisih pembayaran denda.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Sulaiman Sebut Petani Milenial akan Berpendapatan Rp 20 Juta per Bulan: Di Atas Gaji Menteri

2 hari lalu

Mentan Amran Sulaiman Sebut Petani Milenial akan Berpendapatan Rp 20 Juta per Bulan: Di Atas Gaji Menteri

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berusaha menggaet generasi milenial agar mau bekerja di sektor pertanian. Janjikan pendapatn di atas Rp 20 juta.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Profil Cagub Benny Laos yang Tewas dalam Kebakaran Kapal, VIVA Terjerat Utang Rp 8,79 Triliun

2 hari lalu

Terpopuler: Profil Cagub Benny Laos yang Tewas dalam Kebakaran Kapal, VIVA Terjerat Utang Rp 8,79 Triliun

Berita terpopuler bisnis pada Ahad, 13 Oktober 2024, dimulai dari profil Benny Laos, pengusaha yang tewas dalam kebakaran kapal usai kampanye.

Baca Selengkapnya

Korupsi Tata Kelola Sawit, Sawit Watch: Sudah Seharusnya Hukum Ditegakkan

3 hari lalu

Korupsi Tata Kelola Sawit, Sawit Watch: Sudah Seharusnya Hukum Ditegakkan

Sebanyak tiga organisasi masyarakat sipil merespons dugaan korupsi dalam tata kelola perkebunan sawit ilegal periode 20052-2024.

Baca Selengkapnya

Raup Untung dari Limbah Sawit, KIS Biofuels Indonesia Bangun Pabrik BioCNG Ketiga di Sumut

4 hari lalu

Raup Untung dari Limbah Sawit, KIS Biofuels Indonesia Bangun Pabrik BioCNG Ketiga di Sumut

Pabrik BioCNG ketiga dibangun di areal seluas 120 meter persegi dengan investasi sebesar USD 3,6 juta atau sekitar Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya

Petani Nagari Kapa Demo Polda Sumbar Minta Polisi Ditarik dari Wilayah Konflik PT PHP 1

4 hari lalu

Petani Nagari Kapa Demo Polda Sumbar Minta Polisi Ditarik dari Wilayah Konflik PT PHP 1

Ketua SPI Pasaman Barat Januardi mengatakan, para petani sedang menghadapi konflik agraria dengan PT Permata Hijau Pasaman.

Baca Selengkapnya

Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

5 hari lalu

Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR pagi ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Tuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Baca Selengkapnya

Krisis Kemitraan Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol, Pemilik Lahan Tak Terima Bagi Hasil selama 16 Tahun dan Dikriminalisasi

5 hari lalu

Krisis Kemitraan Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol, Pemilik Lahan Tak Terima Bagi Hasil selama 16 Tahun dan Dikriminalisasi

Petani Kabupaten Buol yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perusahaan sawit PT HIP mendapat intimidasi dan dikriminalisasi.

Baca Selengkapnya