TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengusulkan agar pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai dari ASN yang bertugas mempersiapkan ibu kota baru.

Menurut Iwan, sampai saat ini, infrastruktur untuk ASN di IKN belum selesai dibangun. Dari total 47 tower rusun ASN, misalnya, baru ada 13 tower yang siap huni. Target 21 tower selesai dibangun hingga akhir Oktober 2024 juga meleset menjadi hanya 16 tower rusun. Penghentian pekerjaan karena berbagai hal disebut Iwan sebagai kendala. "Saya pikir tidak serta merta pemindahan bisa dilakukan begitu saja," kata Iwan ketika ditemui di kantornya pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Iwan menyarankan agar ASN yang lebih dulu dipindahkan adalah mereka yang ditugaskan menyiapkan Nusantara sebagai ibu kota. Salah satunya ASN di Kementerian PUPR.

Soal hunian ASN, Iwan optimistis 47 tower bisa rampung akhir 2024. Hanya saja, ia berujar, pemindahan ASN ke IKN tidak hanya menyoal ketersediaan infrastruktur tetapi ekosistem. Artinya, menyediakan kantor dan hunian ASN saja tidak cukup. "Kalau hunian selesai (dibangun), tapi, kan, jalanan di depan belum. Kalau hujan masih becek," kata Iwan.

Belum lagi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Bila ASN pindah ke IKN, mesti diperhatikan urusan pemindahan sekolah anak. Selain itu, perlu ketersediaan fasilitas kesehatan untuk berobat, hingga ketersediaan sistem layanan transportasi. "Kalaupun rumah sakit dibangun, tapi kepala rumah sakit, dokter, alat medis, sudah ada belum?" ujar Iwan.

Selain itu, Iwan menuturkan, pemindahan ibu kota secara resmi masih menunggu keputusan presiden. Sementara, Presiden Jokowi mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota bakal diteken presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pilihan editor: Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II hingga Akhir September 2024 Rp 10,14 Triliun