TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengakhiri seleksi calon menteri, wakil menteri dan kepala badan yang akan membantunya. Dalam dua hari, tak kurang dari 108 orang diundangnya untuk memastikan kesediaan mereka masuk tim pemerintahan dan hari ini, Rabu, 16 Oktober 2024, mereka dikumpulkan di rumahnya di Hambalang, untuk pembekalan.

Pembentukan kabinet dan badan setingkat kementerian yang begitu besar ini, mendapat beragam reaksi dari pasar, masyarakat dan pengamat.

Kembali dipilihnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai menteri keuangan, mendapat reaksi positif pasar uang dan saham. Kurs rupiah pada perdagangan Selasa, 15 Oktober 2024, dibuka menguat di tengah sentimen domestik yang positif terkait kemungkinan bergabungnya Sri Mulyani yang saat ini menjabat sebagai menteri keuangan ke dalam kabinet Prabowo di pemerintahan yang akan datang.

Pada awal perdagangan Selasa, rupiah menanjak 30 poin atau 0,19 persen menjadi Rp15.536 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.566 per dolar AS.

“Sentimen domestik masih positif oleh kemungkinan bergabungnya Sri Mulyani ke dalam kabinet Prabowo ke depannya,” kata analis mata uang Lukman Leong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat di tengah sikap 'wait and see' pelaku pasar terhadap susunan menteri dalam kabinet pemerintahan baru.

IHSG ditutup menguat 67,30 poin atau 0,89 persen ke posisi 7.626,95. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 10,87 poin atau 1,16 persen ke posisi 948,60.

“Dari dalam negeri, fokus pasar kepada calon menteri pemerintah mendatang. Pasar memandang, presiden terpilih Prabowo memanggil calon menterinya dari kabinet Presdien Joko Widodo tentunya ini memberikan sinyal adanya keberlanjutan," kata Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya.

Selain itu, juga beredar nama Sri Mulyani yang diminta Prabowo untuk kembali menjadi menteri keuangan, dinilai memberikan kepercayaan pasar akan keberlanjutan ekonomi ke depannya sehingga ini potensi memberikan sentimen positif ke pasar.

Cita-cita Bentuk Kabinet Zaken Tak Tercapai

Akademikus sekaligus pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof. Asrinaldi, mengatakan bahwa nama-nama tokoh yang dipanggil Prabowo untuk mengisi kabinet pemerintahan masih termasuk politik akomodatif, mengingat jumlah kalangan profesional tidak terlalu banyak.

"Ini merupakan politik akomodatif. Kami memaklumi itu, karena jabatan menteri adalah jabatan politik," kata Asrinaldi, Selasa.

Menurut dia, dari sejumlah nama yang dipanggil masih didominasi oleh orang-orang yang memang berafiliasi dengan partai politik.

Ia mengatakan bahwa dengan banyaknya nama-nama tokoh yang terafiliasi dengan partai politik, maka cita-cita membangun kabinet zaken (menteri dari kalangan ahli) masih belum terealisasi, dan kini menjadi politik akomodatif.

Menurut dia, ada beberapa nama dari kalangan profesional, namun jumlahnya juga tidak banyak, sebab hanya ada segelintir tokoh seperti Sri Mulyani dan beberapa lainnya.

"Rombongan yang dipanggil oleh presiden terpilih cenderung kepada kelompok yang diusung parpol. Kalau kabinet zaken mestinya tidak terkait dengan bagi-bagi kekuasaan. Tetapi faktanya tidak seperti itu," tuturnya.

PR Tim Ekonomi

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Rejalam, mengatakan bahwa tim ekonomi dalam kabinet baru yang tengah disusun Prabowo harus dapat menjembatani kesenjangan pada sektor keuangan nasional.

Menurut dia, kini ada gap antara populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia.

“Akses terhadap layanan keuangan tetap menjadi hambatan signifikan bagi banyak orang Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah,” kata Piter Abdullah Rejalam di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah baru untuk memprioritaskan inklusi keuangan demi merevitalisasi dan memajukan lanskap ekonomi nasional.

“Kabinet baru harus menerapkan kebijakan yang memfasilitasi akses keuangan bagi populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia ini,” ujarnya.

Piter menuturkan bahwa dengan menjembatani kesenjangan akses keuangan, pemerintah baru dapat merangsang kewirausahaan, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Ia menuturkan bahwa salah satu kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintahan baru untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah peningkatan inklusi dan penguatan akses keuangan digital yang inovatif.

Untuk mendukung hal tersebut, ia mengatakan bahwa peran lembaga keuangan yang inovatif menjadi semakin penting.

Dengan memanfaatkan beragam inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan machine learning, pelaku industri jasa keuangan dapat mentransformasi aksesibilitas layanan keuangan dan menjadikannya lebih mudah dijangkau oleh para pelaku UMKM serta masyarakat yang kurang terlayani.

Dengan memprioritaskan inisiatif yang memanfaatkan teknologi dan mempromosikan inklusivitas, Piter mengatakan bahwa pemerintah dapat membuka jalan menuju masa depan keuangan yang lebih adil, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara.

“Mempromosikan inklusivitas melalui layanan keuangan digital tidak hanya meningkatkan kehidupan individu tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia,” katanya.

Pilihan Editor Pabrik Mobl Listrik Cina BYD Rencana Investasi di RI Senilai Rp 11,7 Triliun, Produksi 150 Ribu Unit per Tahun