TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani termasuk di antara tokoh yang diundang Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk ditawari jabatan menteri dalam pemerintahan mendatang. Sri Mulyani datang ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam, 14 Oktober 2024. Ia tiba pada pukul 19.31.

Sebelumnya, Prabowo Subianto memanggil 49 calon menteri untuk datang ke kediamannya Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024. Dari jumlah tersebut, nyaris separuh di antaranya adalah menteri maupun pejabat kementerian di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu tapi finalisasinya hari ini,” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024, dikutip Antara.

Lantas, apa saja hasil pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo di Kertanegara?

Sri Mulyani Indrawati mengaku diminta oleh Prabowo Subianto untuk menjadi bendahara negara kembali. Pengakuan itu disampaikannya usai menemui Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam, 14 Oktober 2024.

“Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang selama ini dengan beliau. Dan oleh karena itu, pada saat menyusun kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali,” kata Sri Mulyani kepada awak pers.

Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Sri Mulyani menyebut mendapatkan beberapa pesan, khususnya mengenai prioritas-prioritas pemerintahan ke depan. Beberapa hal yang dibahas di antaranya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), penguatan Kemenkeu, belanja negara, serta pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak.

“Beliau sangat perhatian bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau,” ucap Sri Mulyani.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pendapatan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.005,1 triliun, yang didukung oleh penerimaan pajak sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 513,6 triliun.

“Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus lebih dari Rp 3.000 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, yang dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Saat ditanya apakah dia menerima permintaan Prabowo untuk jadi Menkeu lagi, Sri Mulyani tak menjawabnya secara gamblang. Namun, ia mengatakan siap membantu pemerintahan Prabowo ke depannya.

"Tadi kami membicarakan langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan untuk bisa mendukung program-program beliau," ujarnya.

Selain Sri Mulyani, terdapat beberapa nama menteri era Jokowi yang juga datang menemui Prabowo. Mereka di antaranya Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, hingga menteri yang dipercaya jadi tangan kanan Jokowi, Pratikno.

Sri Mulyani sendiri sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak kabinet. Ia dipilih menggantikan Jusuf Anwar pada 5 Desember 2005. Ia kemudian mundur sebagai Menkeu karena ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia pada Mei 2010.

Pada Juli 2016, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air dan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi (2019-2024), ia kembali didapuk sebagai bendahara negara. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006.

KHUMAR MAHENDRA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | MELYNDA DWI PUSPITA | NANDITO PUTRA
Pilihan editor: Ekonom Sarankan Sri Mulyani Hapus Insentif Pajak untuk Penghiliran Nikel