BI: Utang Luar Negeri Indonesia Agustus 2024 Tembus USD425 Miliar, Tumbuh 7,3 Persen

Senin, 14 Oktober 2024 15:48 WIB

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia tumbuh 7,3 persen secara tahunan pada Agustus 2024. Saat ini, total utang luar negeri mencapai US$ 425,1 miliar yang bersumber dari sektor publik dan swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan posisi utang luar negeri Indonesi dipengaruhi beberapa faktor seperti pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Namun, ia menegaskan bahwa situasinya masih dalam batas aman.

“Utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2024 tetap terkendali,” kata Ramdan dalam keterangan resminya, Senin, 14 Oktober 2024.

Sementara itu, BI mencatat posisi utang luar negeri pemerintah pada Agustus 2024 US$ 200,4 miliar. Tumbuh sebesar 4,6 persen secara year on year (yoy). Pertumbuhan pada Agustus lebih tinggi dari Juli yang hanya sebesar 0,6 persen.

Ramdan mengatakan perkembangan utang luar negeri pemerintah dipengaruhi peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Menurutnya, hal itu menjadi indikasi terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Advertising
Advertising

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Ramdan.

Utang luar negeri pemerintah dialokasikan untuk mendukung belanja sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 20,9 persen; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,9 persen; jasa pendidikan 16,8 persen; konstruksi 13,6 persen; serta jasa keuangan dan asuransi 9,3 persen.

Di sisi lain, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar. Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Sektor-sektor tersebut mencakup 79,3 persen dari total utang luar negeri swasta.

Ramdan menyebut baik utang luar negeri pemerintah maupun swasta sama-sama memiliki tenor jangka panjang. Persentase tenor jangka panjang utang luar negeri pemerintah yakni 99,9 persen dan swasta 75,5 persen.

Pilihan Editor: Nilai Tukar Rupiah Melemah Tipis jadi Rp 15.699,5 per Dolar AS

Berita terkait

Momen Tepat untuk Investasi Dolar AS, Analis: Tunggu Rupiah di Bawah Rp15 Ribu

1 jam lalu

Momen Tepat untuk Investasi Dolar AS, Analis: Tunggu Rupiah di Bawah Rp15 Ribu

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi menerangkan investor perlu menanti momen untuk belanja mata uang dolar AS.

Baca Selengkapnya

Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini, Diprediksi Fluktuatif Besok

5 jam lalu

Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini, Diprediksi Fluktuatif Besok

Rupiah diprediksi bergerak fluktuatif di perdagangan besok.

Baca Selengkapnya

Rupiah Berpotensi Menguat Awal Pekan di Rp 15.500, Berkat Proyeksi Ekonomi RI Stabil

9 jam lalu

Rupiah Berpotensi Menguat Awal Pekan di Rp 15.500, Berkat Proyeksi Ekonomi RI Stabil

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah berpotensi menguat di awal pekan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Profil Cagub Benny Laos yang Tewas dalam Kebakaran Kapal, VIVA Terjerat Utang Rp 8,79 Triliun

15 jam lalu

Terpopuler: Profil Cagub Benny Laos yang Tewas dalam Kebakaran Kapal, VIVA Terjerat Utang Rp 8,79 Triliun

Berita terpopuler bisnis pada Ahad, 13 Oktober 2024, dimulai dari profil Benny Laos, pengusaha yang tewas dalam kebakaran kapal usai kampanye.

Baca Selengkapnya

Ditagih Rp 8,79 Triliun, VIVA Milik Keluarga Bakrie Siapkan Skema Bayar Tunai Bertahap dan Konversi Utang Jadi Ekuitas

1 hari lalu

Ditagih Rp 8,79 Triliun, VIVA Milik Keluarga Bakrie Siapkan Skema Bayar Tunai Bertahap dan Konversi Utang Jadi Ekuitas

VIVA milik keluarga Bakrie menyebut perseroan akan menempuh dua cara penyelesaian, yaitu secara tunai bertahap dan konversi utang menjadi ekuitas

Baca Selengkapnya

Indeks Keyakinan Konsumen Turun, Pemerintah Disarankan Segera Gelontorkan Stimulus untuk Jaga Pertumbuhan

2 hari lalu

Indeks Keyakinan Konsumen Turun, Pemerintah Disarankan Segera Gelontorkan Stimulus untuk Jaga Pertumbuhan

Ekonom menilai pemerintah perlu segera berikan stimulus agar keyakinan konsumen dan kinerja penjualan eceran bisa segera membaik.

Baca Selengkapnya

Sepanjang 2014-2019, Kemenkop UKM Bubarkan 82.000 Koperasi Bermasalah

3 hari lalu

Sepanjang 2014-2019, Kemenkop UKM Bubarkan 82.000 Koperasi Bermasalah

Kemenkop UKM telah membubarkan 82.000 koperasi bermasalah sepanjang 2014 hingga 2019.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Prabowo Ada Kemungkinan tanpa Oposisi, Ekonom: Akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan

4 hari lalu

Pemerintahan Prabowo Ada Kemungkinan tanpa Oposisi, Ekonom: Akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan pemerintahan tanpa oposisi berpotensi menghasilkan banyak kebijakan populis yang justru merugikan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otorita Swiss, Lowongan Kerja di BUMN

4 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otorita Swiss, Lowongan Kerja di BUMN

Hashim Djojohadikusumo, dan Anie Hashim Djojohadikusumo, diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari tujuh tahun di Swiss.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

5 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan ASN pindah ke IKN Januari 2025.

Baca Selengkapnya