Mentan Amran Targetkan Swasembada Pangan dalam 3 Tahun: Kita Akan jadi Lumbung Pangan Dunia

Sabtu, 12 Oktober 2024 14:27 WIB

Andi Amran Sulaiman saat dilantik menjadi Menteri Pertanian untuk Sisa Masa Jabatan 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Amran akan mengisi kursi Menteri Pertanian setelah Syahrul Yasin Limpo (SYL) terjerat kasus di KPK. Amran merupakan eks Mentan periode 2014-2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan swasembada pangan terwujud paling lambat dalam tiga tahun mendatang. Salah satu caranya dengan mendorong pertanian modern yang melibatkan para petani muda.

"Sudah 11 bulan kami keliling Indonesia untuk memastikan pangan kita aman, mimpi kita paling lambat 3 tahun ke depan indonesia akan swasembada pangan. Bahkan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia nantinya," ujar Amran saat mengunjungi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Para petani muda, kata Amran, sangat penting dalam mendorong swasembada pangan di Indonesia. Karena itu, Amran menghibahkan alat pertanian modern kepada para petani generasi milenial dan Gen Z tersebut. Jumlah anak muda yang menerima hibah ini ditargetkan mencapai 50 ribu orang.

Amran menargetkan pada masa mendatang akan lebih banyak generasi milenial dan generasi Z yang bersedia turun ke lapangan. Untuk menarik minat mereka, ia mempersiapkan pengolahan menggunakan mesin pertanian bertekologi tinggi. Selain itu, ia mencanangkan pendapatan milenial minimal Rp 10 juta per bulan.

Di saat bersamaan, Amran mengatakan langkah transformasi menuju pertanian modern sudah berjalan. Hal ini dilaksanakan seiring dengan pemberian bibit unggul maupun pompanisasi pun telah digencarkan di berbagai daerah di Tanah Air.

Advertising
Advertising

Sedangkan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, meragukan kemampuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan. Hal ini karena tingkat ketergantungan beras impor yang dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat.

"Swasembada pangan itu berarti kita memproduksi barang tersebut untuk menutup kebutuhan kita 100 persen, no import, tidak ada impor," ujar Tauhid saat ditemui Tempo di Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Jika ingin mencapai swasembada pangan, Tauhid mengatakan pemerintah harus mengupayakan ekstensifikasi secara besar-besaran. Ia menjelaskan, salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian swasembada pangan adalah laju konversi lahan subur di Pulau Jawa yang sangat cepat. Sedangkan upaya untuk membuka lahan baru di luar Jawa, menurut dia, belum menunjukan hasil yang signifikan.

Cicilia Ocha berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan

Berita terkait

IHSG Menguat di Level 7.520 Hari Ini, Senin Diproyeksi Rebound ke 7.600

1 hari lalu

IHSG Menguat di Level 7.520 Hari Ini, Senin Diproyeksi Rebound ke 7.600

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat di level 7.520,602 pada akhir perdagangan Jumat, 11 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

PT Pupuk Indonesia Bakal Tingkatkan Produksi 2 Juta Ton untuk Dukung Swasembada Pangan

1 hari lalu

PT Pupuk Indonesia Bakal Tingkatkan Produksi 2 Juta Ton untuk Dukung Swasembada Pangan

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan, PT Pupuk Indonesia akan meningkatkan kapasitas produksi pupuk hingga 2 ton untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani.

Baca Selengkapnya

Indef: Pemerintahan Prabowo-Gibran akan Dibayangi Tekanan Ekonomi dan Pelemahan Daya Beli

1 hari lalu

Indef: Pemerintahan Prabowo-Gibran akan Dibayangi Tekanan Ekonomi dan Pelemahan Daya Beli

Ekonom Indef mengatakan masa pemerintahan Prabowo-Gibran akan dibayangi tekanan ekonomi dan pelemahan daya beli. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

2 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan ASN pindah ke IKN Januari 2025.

Baca Selengkapnya

Banjir Baja Impor Cina: Pasar Domestik Hilang, Produsen Dalam Negeri Merugi

3 hari lalu

Banjir Baja Impor Cina: Pasar Domestik Hilang, Produsen Dalam Negeri Merugi

IISIA ungkap dampak banjir baja impor Cina ke industri dalam negeri. Tak hanya kehilangan pangsa pasar domestik, produk-produk baja yang kelewat murah

Baca Selengkapnya

Impor Baja Cina Melonjak 34 Persen, IISIA: Lonceng Kematian Industri Baja Nasional

3 hari lalu

Impor Baja Cina Melonjak 34 Persen, IISIA: Lonceng Kematian Industri Baja Nasional

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) mewanti-wanti akibat dumping baja dari Cina terhadap industri baja nasional. Apa bahayanya?

Baca Selengkapnya

Banjir Produk Cina, Jokowi Bilang Indonesia Harus Bisa Lindungi Pasar Domestik

3 hari lalu

Banjir Produk Cina, Jokowi Bilang Indonesia Harus Bisa Lindungi Pasar Domestik

Jokowi menyinggung 19 negara telah memberlakukan kebijakan restriksi perdagangan di tengah fenomena over produksi di Cina.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Penyebab Deflasi Beruntun Dicek Betul, Ini Penjelasan Ekonom

3 hari lalu

Jokowi Minta Penyebab Deflasi Beruntun Dicek Betul, Ini Penjelasan Ekonom

Presiden Jokowi mempertanyakan musabab deflasi lima bulan beruntun. Para ekonom menilai penurunan daya beli masyarakat yang menjadi penyebabnya.

Baca Selengkapnya

Krisis Baja China, IISIA Prediksi Dumping Baja ke RI akan Semakin Parah

4 hari lalu

Krisis Baja China, IISIA Prediksi Dumping Baja ke RI akan Semakin Parah

Saat ini, lebih dari 90 persen perusahaan Tiongkok merugi dan berimbas pada kerugian perusahaan baja global.

Baca Selengkapnya

Industri Tekstil Terpuruk karena Banjir Produk Impor, Asosiasi Minta Pemerintah Awasi E-commerce

4 hari lalu

Industri Tekstil Terpuruk karena Banjir Produk Impor, Asosiasi Minta Pemerintah Awasi E-commerce

Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya meminta pemerintah awasi e-commerce untuk mengatasi banjir produk impor yang menyebabkan industri tekstil terpuruk.

Baca Selengkapnya