TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melanjutkan program hilirisasi. Menurutnya hal tersebut akan menunjang nilai tambah Kementerian ESDM yang harus ada di dalam negeri. "Bukan mentahan yang kita kirim, material yang kita kirim. Kemudian yang menikmati negara-negara lain," ujarnya saat pidato pada acara Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto, Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Jokowi menyampaikan selama 10 tahun masa pemerintahannya, sektor ESDM menyumbang sekitar Rp 1.800 triliun terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jokowi menyebutkan bahwa pada 2022, PNBP dari sektor ESDM mencapai Rp 348 triliun, sementara pada 2023 tercatat sebesar Rp 229 triliun.

Ia melanjutkan, program hilirisasi juga akan menambah kesempatan kerja untuk masyarakat. Karena itu Jokowi menyayangkan jika keuntungan tersebut justru dinikmati oleh negara lain. Presiden ke-7 ini berujar, sudah ratusan tahun Indonesia mengirim barang mentah ke keluar negeri. Menurutnya hal tersebut membuat Indonesia sulit menjadi negara maju. "Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka. Kita tidak bisa melompat," katanya.

Dengan demikian, Presiden Jokowi mengatakan pantang mundur untuk melanjutkan program hilirisasi dengan alasan apapun. Jokowi kemudian menyoroti sejumlah smelter yang kini berhasil didirikan di Indonesia. Dia menyebut bahwa sebelumnya perusahaan tambang tidak membangun smelter di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak mendapatkan keuntungan lebih banyak. "Bayangkan seperti Freeport, setahun mengolah 3 juta konsentrat tembaga. Sudah 50 tahun lebih mengolah itu, smelternya ada di mana? Tidak di dalam negeri," tutur Jokowi.

Jokowi kemudian memberikan apresiasi kepada Kementerian ESDM atas kerja keras mereka menyelesaikan masalah ini. Ia menyebutkan, Indonesia kini memiliki 108 smelter, yang akan meningkatkan nilai tambah bagi negara. "Harus dibangun di sini smelternya, dibangun di sini industrinya beserta turunan-turunannya," ujarnya.

Jokowi menyatakan, jika penerimaan negara dari sektor ini meningkat, masyarakat juga akan merasakan manfaatnya. Dana tersebut, menurutnya, bisa digunakan untuk membangun jalan desa, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur lainnya. "Untuk bansos rakyat kita. Jadi kalau sudah nikel, tembaga, timah emas semuanya didorong termasuk batu bara didorong," kata Jokowi.

Pilihan editor: Sepanjang 2014-2019, Kemenkop UKM Bubarkan 82.000 Koperasi Bermasalah