Terkini: Prabowo Pegang Data Perusahaan Nakal yang Bikin Penerimaan Negara Bocor, Sri Mulyani Diajak Basuki Hadimuljono Duet

Reporter

Editor

Grace gandhi

Kamis, 10 Oktober 2024 19:21 WIB

Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Kongres III Partai NasDem kembali menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis

1. Prabowo Pegang Data Ratusan Perusahaan Nakal yang Buat Penerimaan Negara Bocor

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut memegang data ratusan perusahaan nakal yang membuat penerimaan negara mengalami kebocoran hingga Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim, kebocoran penerimaan negara itu berasal dari sektor industri perkebunan sawit. Adapun data ratusan perusahaan nakal itu, kata Hashim, didapatkan Prabowo dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.

“Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang nakal,” ucap Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Hari Ini Masyarakat Pesisir Demo di KKP, Tuntut Penolakan Ekspor Pasir Laut

Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Seperti diketahui regulasi yang mengatur tentang ekspor pasir laut diteken oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dengan mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Masyarakat menolak aturan itu dikarenakan hal tersebut dinilai seperti menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengecam KKP yang tetap jalankan ekspor pasir laut. Dia menilai pernyataan juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, soal kelanjutan tambang hasil sedimentasi di laut menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Disebut Ada Masalah Pajak di Swiss, Hashim....

Berita terkait

Prabowo Ajak Tinggalkan Gaya Bahasa Eufemisme, Miskin Tak Perlu Disebut Prasejahtera

2 jam lalu

Prabowo Ajak Tinggalkan Gaya Bahasa Eufemisme, Miskin Tak Perlu Disebut Prasejahtera

Prabowo mengatakan orang Indonesia pintar mencari istilah agar enak didengar. Ia memberi contoh kata prasejahtera untuk menggantikan kata miskin.

Baca Selengkapnya

Prabowo Minta Pejabat di Pemerintahannya Kelak Tak Memperhalus Bahasa: Kalau Miskin, Bilang Miskin

2 jam lalu

Prabowo Minta Pejabat di Pemerintahannya Kelak Tak Memperhalus Bahasa: Kalau Miskin, Bilang Miskin

Prabowo mengatakan sudah saatnya semua pihak berkata sesuai kondisi yang terjadi tanpa mencari istilah yang sedap didengar.

Baca Selengkapnya

Dua Kapal Cina Tertangkap Sedang Menyedot Pasir Laut di Perairan Batam

3 jam lalu

Dua Kapal Cina Tertangkap Sedang Menyedot Pasir Laut di Perairan Batam

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memergoki dua kapal asal Cina melakukan penyedotan pasir laut secara ilegal di perairan Batam.

Baca Selengkapnya

Jokowi Janji Teken Kenaikan Tukin Anak Buah Bahlil di ESDM

3 jam lalu

Jokowi Janji Teken Kenaikan Tukin Anak Buah Bahlil di ESDM

Presiden Jokowi akan mengesahkan kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo Jadi Sorotan Media Asing

3 jam lalu

Kabinet Gemuk Prabowo Jadi Sorotan Media Asing

Media asing menyoroti bengkaknnya jumlah menteri di kabinet baru yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

PKB Minta Prabowo Naikkan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD

3 jam lalu

PKB Minta Prabowo Naikkan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD

Cak Imin memastikan rencana Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen akan terwujud melalui kinerja DPRD di daerah.

Baca Selengkapnya

Fenomena Deret Tunggu Hukuman Mati, KontraS: Bentuk Kekerasan Psikologis

3 jam lalu

Fenomena Deret Tunggu Hukuman Mati, KontraS: Bentuk Kekerasan Psikologis

KontraS menyoroti fenomena deret tunggu hukuman mati yang muncul pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai Rp 13,2 Miliar, Pelaku Kabur

3 jam lalu

KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai Rp 13,2 Miliar, Pelaku Kabur

KKP mengungkap penyelundupan benih bening lobster senilai Rp 13,2 miliar. Namun tak berhasil menangkap pelaku.

Baca Selengkapnya

Jokowi Emoh Buka Isi Pertemuan dengan Prabowo: Kalau Saya Ceritakan 2,5 Jam

4 jam lalu

Jokowi Emoh Buka Isi Pertemuan dengan Prabowo: Kalau Saya Ceritakan 2,5 Jam

Presiden Jokowi mengatakan banyak yang dibahas dengan Presiden terpilih Prabowo dalam pertemuan dua hari lalu.

Baca Selengkapnya

Luhut Kembali Sarankan Prabowo Tak Memilih Orang Toxic Masuk Pemerintahan

4 jam lalu

Luhut Kembali Sarankan Prabowo Tak Memilih Orang Toxic Masuk Pemerintahan

Luhut berujar telah menyarankan pada Prabowo agar tidak memilih orang toxic masuk pemerintahan.

Baca Selengkapnya