Terkini: Prabowo Pegang Data Perusahaan Nakal yang Bikin Penerimaan Negara Bocor, Sri Mulyani Diajak Basuki Hadimuljono Duet
Editor
Grace gandhi
Kamis, 10 Oktober 2024 19:21 WIB
1. Prabowo Pegang Data Ratusan Perusahaan Nakal yang Buat Penerimaan Negara Bocor
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut memegang data ratusan perusahaan nakal yang membuat penerimaan negara mengalami kebocoran hingga Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.
Menurut Hashim, kebocoran penerimaan negara itu berasal dari sektor industri perkebunan sawit. Adapun data ratusan perusahaan nakal itu, kata Hashim, didapatkan Prabowo dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.
“Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang nakal,” ucap Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.
Berita selengkapnya baca di sini.
2. Hari Ini Masyarakat Pesisir Demo di KKP, Tuntut Penolakan Ekspor Pasir Laut
Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Seperti diketahui regulasi yang mengatur tentang ekspor pasir laut diteken oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dengan mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Masyarakat menolak aturan itu dikarenakan hal tersebut dinilai seperti menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengecam KKP yang tetap jalankan ekspor pasir laut. Dia menilai pernyataan juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, soal kelanjutan tambang hasil sedimentasi di laut menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 3. Disebut Ada Masalah Pajak di Swiss, Hashim....