TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih, Bonny Z. Minang, mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meningkatkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun.

Ia menyatakan, Satgas Perumahan akan menaikkan kuota FLPP sebesar 100 ribu unit dari 200 ribu unit. “Selain itu, jika program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disetujui oleh Kementerian Keuangan, akan ada tambahan 34 ribu unit. Jadi totalnya 334 ribu unit per tahun,” ujar Bonny di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Untuk mencapai target itu, Bonny mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendorong peran sektor pengembang untuk berinovasi dalam menawarkan strategi pembiayaan yang lebih fleksibel. Sebab, menurutnya, pasar perumahan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah saja, tapi juga sektor-sektor penunjang lainnya.

“Sektor perbankan dan pengembang harus cerdik dalam memberikan strategi-strategi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Bonny, masyarakat perlu diedukasi mengenai kepemilikan rumah FLPP dengan tenor panjang. Menurutnya, masyarakat tidak akan rugi untuk membeli rumah dengan cicilan yang panjang sebab akan ada kenaikan nilai aset tiap tahunnya.

“Kalau cicilannya katakan bisa Rp 300 ribu, cuma bunganya sebenarnya 11 persen. Nah itu harus kita edukasi masyarakat. Kalau panjang (tenor) 40 tahun, nggak rugi. Nyicil 40 tahun nggak rugi. Kenapa? Setiap tahun itu ada kenaikan aset,” ujar Bonny.

Rencana penambahan kuota rumah bersubsidi melalui skema FLPP ini juga pernah disinggung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan, kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut pada bulan Juli ini sudah habis atau tersalurkan. "Sehingga September ini akan ditambah (FLPP)," kata Basuki Hadimuljono, di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2024.

Ia berharap bank-bank yang tergabung dalam Himbara dapat memberikan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang terjangkau. Kementerian PUPR menyalurkan unit rumah kepada masyarakat seharga Rp 144-160 juta.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga mengatakan Kementerian PUPR saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.

“Sekarang ini kami lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan. Kalau targetnya itu habis sebelum (waktunya) kan berarti bagus, iya kan? Karena itu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, bukan DIPA-nya PUPR, langsung di bawah Kementerian Keuangan," kata Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Oleh karena itu, Basuki Hadimuljono menyebutkan Kementerian PUPR saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema FLPP di Kementerian Keuangan.

Hendri Agung Pratama berkontribusi dalam artikel ini

Pilihan Editor: Paylater Semakin Digandrungi, Pengguna Usia di Atas 36 Tahun Meningkat