TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 9 Oktober 2024 dimulai dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada Januari 2025.

Disusul, CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, dan Anie Hashim Djojohadikusumo, diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari tujuh tahun di Swiss sejak akhir 1990-an. Per April 2024, pasangan suami istri ini bersama-sama menanggung utang pajak sebesar US$154 juta atau setara Rp 2,4 triliun.

Selanjutnya, Program Manajer Penggalangan Dukungan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Sigit Wijaya, mengatakan hasil penjualan kaos "Korban Mulyono" menembus angka Rp 52 juta. Total penghasilan ini didapatkan dari penjualan 475 kaos dengan harga per kaos dipatok Rp 110 ribu.

Berikutnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, berpesan agar semua pihak berhati-hati sebelum berinvestasi.

Terakhir, Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) mewanti-wanti akibat dumping baja dari Cina terhadap industri baja nasional. Jila tak segera disikapi pemerintah, dumping baja dari Negeri Panda itu dikhawatirkan akan menghancurkan industri baja dalam negeri.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025....

<!--more-->

1. Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Ini Fasilitas yang Mereka Dapat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada Januari 2025.

"Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN," kata Anas dalam Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Tadinya, pemindahan ASN ke IKN direncanakan pada bulan September 2024. "Tadinya September ke Oktober, arahan presiden bukan soal apa tadi Pak Menteri PUPR yang juga Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai. Akan tetapi, diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Terlilit Utang Pajak Rp 2,4 triliun, Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, dan Anie Hashim Djojohadikusumo, diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari tujuh tahun di Swiss sejak akhir 1990-an. Per April 2024, pasangan suami istri ini bersama-sama menanggung utang pajak sebesar US$154 juta atau setara Rp 2,4 triliun.

Kabar ini pertama kali disampaikan media lokal Swiss, Gotham City, beberapa waktu lalu. Dalam laporan itu, Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 disebut memutuskan otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank yang dimiliki adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Langka ini bertujuan menutup tunggakan pajak Hashim dan istri selama puluhan tahun.

Rekening itu sendiri diperkirakan berisi nominal dengan total sekitar US$ 500 ribu atau setara Rp 7,8 miliar. Dana yang disimpan dalam rekening tersebut, menurut dokumen pengadilan, berasal dari kekayaan pribadi dan keluarga Hashim. Hashim dan istri membuka rekening itu sejak akhir 2001 atau awal 2002.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Jelang Jokowi Pensiun, Penjualan Kaos Korban Mulyono....

<!--more-->

3. Jelang Jokowi Pensiun, Penjualan Kaos Korban Mulyono Tembus Rp 52 Juta

Program Manajer Penggalangan Dukungan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Sigit Wijaya, mengatakan hasil penjualan kaos "Korban Mulyono" menembus angka Rp 52 juta. Total penghasilan ini didapatkan dari penjualan 475 kaos dengan harga per kaos dipatok Rp 110 ribu.

"Kaosnya kami jual di harga Rp 110 ribu. Total penjualan kalo dijumlah kira-kira Rp 52 juta dan kami hanya ambil untung Rp 30 ribu per kaos," ucapnya kepada Tempo, Rabu, 09 Oktober 2024.

Sigit mengaku kaget dengan angka tersebut. Ia tidak menyangka animo dan dukungan dari masyarakat bisa sampai sebesar ini. Ia bahkan menyebut, ada kemungkinan penjualan kaos mencapai 500 pieces karena ia masih belum mengecek data pesanan terbaru.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. OJK Ingatkan Tanda Investasi Bodong: Tawarkan Keuntungan Fantastis dalam Waktu Singkat dan Tanpa Risiko

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, berpesan agar semua pihak berhati-hati sebelum berinvestasi. Apalagi saat ini semakin beragam produk investasi yang ditawarkan, dan tak jarang di antaranya adalah berupa penipuan.

Oleh sebab itu ia mengingatkan agar tiap pihak terus mengedepankan 2-L yaitu Legal dan Logis sebelum berinvestasi. Legal artinya memastikan setiap pihak atau penyelenggara yang menawarkan investasi memiliki izin dari dari regulator/lembaga berwenang.

“Penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan fantastis dalam waktu singkat dan tidak memiliki risiko, umumnya merupakan penipuan berkedok investasi,” kata Inarno saat membuka kegiatan "Capital Market Goes to Office" (CMGTO) bagi anggota Polri di Gedung Adi Pradana Lemdiklat POLRI, Jakarta, pada Selasa, 8 Oktober seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Impor Baja Cina Melonjak 34 Persen, IISIA: Lonceng Kematian Industri Baja....

<!--more-->

5. Impor Baja Cina Melonjak 34 Persen, IISIA: Lonceng Kematian Industri Baja Nasional

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) mewanti-wanti akibat dumping baja dari Cina terhadap industri baja nasional. Jila tak segera disikapi pemerintah, dumping baja dari Negeri Panda itu dikhawatirkan akan menghancurkan industri baja dalam negeri.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan dumping produk baja dari Cina menghantui industri baja nasional. Dengan masifnya laju impor itu, dia khawatir pertumbuhan pasar domestik tidak akan dinikmati oleh produsen baja nasional.

Saat ini, Widodo mengatakan, tingkat utilisasi kapasitas produksi baja nasional pada beberapa segmen berada di bawah 60 persen, bahkan ada yang kurang dari 30 persen. Kondisi ini, menurut dia, jauh dari kondisi ideal utilisasi kapasitas sekitar 80 persen yang memungkinkan produsen baja beroperasi secara efisien dan menghasilkan keuntungan.

Jika tidak ada perlindungan pemerintah secara cepat dan segera, Widodo mengatakan, industri baja nasional akan mengalami kebangkrutan. “Ibarat ayam mati di lumbung padi,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Gerak Cepat, Kemenkominfo Blokir Aplikasi Temu