TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusomo menyebut Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan presiden terpilih itu bahkan telah mengantongi nama menterinya.

“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Meski demikian, Hashim tidak menyebutkan lebih lanjut siapa nama yang telah dipilih Prabowo untuk memegang jabatan tersebut.

Adik kandung Prabowo itu menyatakan pemerintahan baru Prabowo-Gibran memiliki target rasio penerimaan negara mencapai 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hashim menyebut, rasio penerimaan Indonesia saat ini masih sangat rendah dengan rasio pajak sebesar 10 hingga 10,5 persen. “Revenue ratio itu pajak ditambah cukai, ditambah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), ditambah lain-lain. Forecast untuk tahun ini 12,7 persen,” ungkapnya.

Ia membandingkan angka tersebut dengan negara-negara tetangga Indonesia, seperti Kamboja dan Vietnam yang masing-masing memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 18 persen dan 23 persen.

Rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB di Indonesia, menurut dia, terjadi karena penegakan aturan Indonesia yang belum maksimal dibandingkan dengan Kamboja dan Vietnam.

Ia menceritakan pengalamannya bertemu dengan Bank Dunia. Institusi tersebut, kata dia, mengatakan bahwa Indonesia berpeluang meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB. Namun, untuk mencapai hal tersebut, tergantung pada kehendak politk pemerintah serta waktu.

Lebih lanjut, Hashim mengatakan Bank Dunia menjelaskan cara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara dapat dilakukan melalui penggunaan artificial intelligence (AI) dan teknologi informasi. “Bank dunia sudah siap bantu kita,” kata dia.

CEO Arsari Group itu juga memastikan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB tidak akan dicapai melalui peningkatan pajak. Ia juga mengatakan, Indonesia akan menurunkan tarif pajak dari 20 persen mendekati Singapura dan Hongkong. “Ini mau saya tegaskan supaya kawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya.

Pilihan Editor: Bukan Makan Siang Gratis, Hashim: Program Makan Bergizi Gratis Akan Dibagikan Dua Kali Sehari