TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menanggapi rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur. Achmad sangsi Kemenko baru bisa menghasilkan kinerja efektif.

“Pembentukan Kemenko Infrastruktur bukan hal mendesak. Koordinasi lintas sektor bisa saling dijalankan kementerian teknis,” kata Achmad kepada Tempo, Senin, 7 Oktober 2024.

Alih-alih membentuk Kemenko baru, menurut Achmad, pemerintahan periode 2024-2029 lebih perlu mereformasi manajemen. “Ciptakan tata kelola yang lebih efisien tanpa harus membentuk Lembaga baru,” ujarnya.

Selain itu, menurut Achmad, pembentukan Kemenko Bidang Infrastruktur berpotensi menambah beban anggaran. Ia berujar, lembaga baru bentukan pemerintah, umumnya membutuhkan alokasi anggaran operasional untuk operasi, birokrasi, serta personel tambahan.

Sementara itu, Achmad menambahkan, saat ini anggaran negara terbatas. Deengan proyeksi defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen, menurutnya, penambahan birokrasi baru justru memperparah kondisi fiskal. Di sisi lain, pembentukan Kemenko Bidang Infrastruktur tidak menjamin kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan infrastruktur.

“Efisiensi bisa lebih baik dicapai dengan menyederhanakan alur komunikasi dan pengawasan pada level kementerian teknis yang sudah ada, serta memperkuat mekanisme pengawasan kinerja,” ujarnya.

Prabowo Subianto memang dikabarkan bakal membentuk sejumlah kementerian baru. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 22 September 2024, sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian, mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 menteri di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Presiden Joko Widodo.

Adapun salah satu Kemenko yang akan dibentuk Prabowo adalah Kemenko Infrastruktur. Sebelumnya adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkapkan Prabowo akan memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur sudah direspons Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia tidak menganggap perubahan struktur kementerian ini sebagai persoalan.

“Yang namanya organisasi, itu vehicle untuk manajemen. Jadi, tergantung pada pimpinan,” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.

Namun, ia mengatakan semakin banyak jumlah kementerian, maka semakin besar alokasi anggaran yang diperlukan. “Banyak Menko-nya, spending-nya juga lebih banyak. Yang tadinya 4 (Menko) jadi 6 (Menko),” ujar Basuki.

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut