Pemerintah Masih Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto

Kamis, 3 Oktober 2024 19:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie, selepas Sarasehan di Menara Kadin, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Ilona

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menargetkan Indonesia bergabung sebagai anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun.

Dalam upaya mempercepat proses masuk kelompok tersebut, jajaran Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional OECD meluncurkan Portal Aksesi OECD pada Kamis, 3 Oktober 2024.

“OECD prosesnya diharapkan paling cepat dalam tiga tahun,” kata Airlangga saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Tim Nasional OECD yang terdiri dari 64 Kementerian / Lembaga pun meluncurkan sebuah portal untuk memulai proses aksesi. Nantinya, tim tersebut juga akan mempersiapkan memorandum awal dengan OECD. “Diharapkan initial memorandum ini bisa diselesaikan di bulan Desember tahun 2024,” kata Airlangga.

Portal tersebut akan dapat diakses di platform INA Digital, penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari Peruri. Airlangga, yang berperan sebagai ketua pelaksana Tim Nasional OECD, menjelaskan bahwa peluncuran portal merupakan upaya untuk mempercepat proses kerja aksesi OECD.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas menjelaskan bahwa OECD mendorong upaya dan komitmen Indonesia agar indikator-indikator Indonesia selaras dengan berbagai negara maju. Menurut penjelasannya, hal tersebut perlu dipenuhi sebelum Indonesia bergabung dalam klub negara-negara berpenghasilan tinggi itu.

“Dan ternyata untuk memenuhi ini tidak mudah,” ujar Anas. “Kalau kita asal isi, begitu disurvei, agak repot kita. Maka ini bukan hanya mengisi, tapi menutut komitmen dari pemerintah Indonesia supaya selaras dengan nilai-nilai negara-negara maju yang sekarang sudah diperjuangkan oleh mereka.”

Sebelumnya, Airlangga telah menyampaikan bahwa target Indonesia masuk OECD adalah dalam tiga tahun. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan Indonesia dapat segera diterima sebagai anggota OECD, karena menurutnya keanggotaan akan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Karena ini organisasi untuk negara maju dan kita harapkan dengan kita masuk ke sana, akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional yang bermanfaat bagi masyarakat kita,” kata Jokowi dalam keterangan pers usai meninjau Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Airlangga Hartarto Sebut Kebijakan KEK akan Menjadi Fondasi Ekonomi Indonesia ke Depan

Advertising
Advertising

Berita terkait

Airlangga Hartarto tentang Kelanjutan Program Kartu Prakerja: Masih Perlu Dibicarakan

9 jam lalu

Airlangga Hartarto tentang Kelanjutan Program Kartu Prakerja: Masih Perlu Dibicarakan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap program Kartu Prakerja berlanjut di pemerintahan berikutnya. Menurut dia, hal itu masih perlu dibicarakan.

Baca Selengkapnya

Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

1 hari lalu

Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah belum akan memindahkan ASN ke IKN.

Baca Selengkapnya

Azwar Anas Sebut Pilkada Serentak 2024 Bukan Sekadar Momen Politik: Mendorong Program Pusat Sejalan dengan Daerah

1 hari lalu

Azwar Anas Sebut Pilkada Serentak 2024 Bukan Sekadar Momen Politik: Mendorong Program Pusat Sejalan dengan Daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar momen politik.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Disebut Akan Bertemu Anindya Bakrie di Menara Kadin Pagi Ini

3 hari lalu

Airlangga Hartarto Disebut Akan Bertemu Anindya Bakrie di Menara Kadin Pagi Ini

Kunjungan Airlangga untuk berdiskusi tentang ekonomi dengan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Sebut Kebijakan KEK akan Menjadi Fondasi Ekonomi Indonesia ke Depan

8 hari lalu

Airlangga Hartarto Sebut Kebijakan KEK akan Menjadi Fondasi Ekonomi Indonesia ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan akan terus mendorong kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Skema tersebut dinilai akan menjadi pondasi kuat pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Indonesia Ajukan Keanggotaan Perdagangan Trans-Pasifik, Airlangga: Arahan Prabowo

8 hari lalu

Indonesia Ajukan Keanggotaan Perdagangan Trans-Pasifik, Airlangga: Arahan Prabowo

Pengajuan itu, kata Airlangga Hartarto, telah disampaikan pemerintah kepada Selandia Baru sebagai negara penyimpan atau depository country.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Terbitkan Surat Edaran, ASN Main Judi Online Disanksi Berat

9 hari lalu

Menpan RB Terbitkan Surat Edaran, ASN Main Judi Online Disanksi Berat

Menurut Azwar Anas judi online sudah semakin meresahkan dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk ASN.

Baca Selengkapnya

Menteri Airlangga Minta PLTU Bebas Emisi

9 hari lalu

Menteri Airlangga Minta PLTU Bebas Emisi

Menteri Airlangga Hartarto meminta PLTU untuk bebas emisi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan blue ammonia.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

9 hari lalu

Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) sediakan transportasi publik berbasis listrik.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Menpan RB Siapkan Platform Online untuk Pengurusan Nikah, Perceraian, hingga Kematian

9 hari lalu

Jokowi Perintahkan Menpan RB Siapkan Platform Online untuk Pengurusan Nikah, Perceraian, hingga Kematian

Jokowi minta Menpan RB menyiapkan aplikasi online untuk pengurusan nikah, cerai, dan kematian. Bagaimana kesiapannya?

Baca Selengkapnya