TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini mengatakan deflasi yang terjadi secara berturut-turut bakal menjadi tantangan di awal kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Adanya transisi pemerintahan membuat proses pemulihan ekonomi bakal menjadi lebih lambat dan berat.

Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan deflasi beruntun bisa berdampak serius pada perekonomian, terutama jika berlarut-larut. “Deflasi bisa menjadi tantangan serius, karena pemerintahan baru akan dihadapkan pada situasi ekonomi yang rentan,” kata dia saat dihubungi, Senin, 1 Oktober 2024.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia kembali mengalami deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024. Dalam pemaparan Berita Resmi Statistik disebutkan deflasi telah terjadi lima bulan beruntun sejak Mei. Secara historis, deflasi kali ini merupakan yang terdalam dibanding bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.

Didik Rachbini mengatakan deflasi ini sebagai pertanda penurunan aktivitas ekonomi. Deflasi berkelanjutan menurunkan insentif bagi konsumen untuk membelanjakan uangnya, karena mereka berharap harga akan terus turun. Ini menyebabkan permintaan barang dan jasa menurun dan pada akhirnya mengurangi produksi dan investasi. Dalam skenario ini, perusahaan akan mengurangi tenaga kerja, yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan memperdalam resesi.

Selanjutnya, Didik Rachbini menambahkan, deflasi dipengaruhi tekanan pada utang terutama pada perusahaan highly leverage firms atau perusahaan yang menggunakan sebagian besar dana pinjaman untuk membiayai aset-asetnya.

"Dalam situasi deflasi, nilai uang meningkat, sehingga nilai riil utang menjadi lebih tinggi. “Ini bisa menekan pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga yang memiliki utang dalam jumlah besar,” kata Didik Rachbini.

Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, menurut dia, harus segera diterapkan untuk mengatasi penurunan aktivitas ekonomi. Karena adanya transisi pemerintahan bisa memperlambat proses pemulihan menuju pertumbuhan tinggi ekonomi.

Pilihan Editor: Heboh 'Tuyul' dan 'Wine' Dapat Sertifikat Halal, Ini Penjelasan Kemenag