Dorong Program Food Estate, Kementan Klaim Telah Optimasi 40 Ribu Hektare Lahan Rawa di Merauke

Selasa, 1 Oktober 2024 18:39 WIB

Proyek Food Estate Prabowo dan Jokowi di Merauke

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim telah merampungkan program optimasi lahan rawa seluas 40 ribu hektare di Merauke. Sekretaris Direkrorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Hermanto mengatakan dengan selesainya proses kontruksi optimasi lahan ini, petani bisa langsung mengolah lahan itu untuk menambah produksi padi.

"Alhamdulillah proses optimasi lahan rawa di Merauke hari ini sudah selesai. Dari yang ditargetkan 40 ribu hektare kontrak konstruksi, terealisasi 40 ribu hektare juga," ucap Hermanto dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 1 Oktober 2024

Optimasi lahan rawa seluas 40 ribu hektare itu dilakukan tersebar di 6 wilayah. Di antaranya Distrik Tanah Miring seluas 10.540 hektare, Distrik Kurik seluas 10.674 hektare, Distrik Semangga seluas 6.000 hektare, Distrik Malindo seluas 6.629, Distrik Merauke seluas 1.609, dan Distrik Jagebob seluas 4.549 hektare.

Pengerjaan konstruksi untuk optimasi lahan di Merauke meliputi pengerjaan jaringan irigasi, jembatan usaha tani dan pompa air. Dari rencana pengerjaan tiga infrastruktur itu, telah terealisasi pembangunan jaringan irigasi terealisasi 732.716 meter, jembatan usaha tani terealisasi 178 unit, dan pompa air 49 unit.

Penggunaan peralatan modern tidak hanya saat proses konstruksi. Menurut Hermanto, pengolahan lahan dan tanam juga akan menggunakan mekanisasi pertanian dengan menerjunkan alsintan modern. Dengan alat dan mesin pertanian modern, dia mengatakan para petani akan mampu mengelola lahan hingga 5 hektare per individu.

Advertising
Advertising

Hermanto menambahkan, program optimasi lahan akan terus berjalan dengan adanya pendampingan kepada petani. Pendampingan meliputi pengembangan budidaya padi hingga pemanfaatan alat dan mesin pertanian. "Program optimasi lahan rawa di Merauke ini memberikan harapan baru untuk menjadikan wilayah paling timur Indonesia ini sebagai lumbung pangan," kata Hermanto.

Pemerintah saat ini tengah menggarap program lumbung pangan atau food estate baru di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Megaproyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) itu memiliki luas 2,29 juta hektare atau 70 kali luas Jakarta.

Program ini terdiri dari pencetakan sawah pertanian, perkebunan tebu, serta pabrik gula dan bioetanol. Pemerintah mengklaim program ini bertujuan mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian.

Sebelumnya, dalam laporan Majalah Tempo, proyek food estate ini menghadapi berbagai kendala, mulai dari masalah lahan hingga dampak lingkungan.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa lokasi proyek yang dicanangkan tidak sesuai dengan rencana awal, membuat implementasi sulit dilakukan. Selain itu, kekhawatiran tentang keberlanjutan proyek ini juga muncul, mengingat potensi kerusakan ekosistem lokal dan hilangnya keanekaragaman hayati yang sudah ada.

Politik juga menjadi faktor penting dalam perkembangan proyek ini. Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, terlibat dalam adu kebijakan terkait food estate. Masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang cara terbaik untuk mengelola dan memajukan proyek ini. Perbedaan pendekatan ini dapat memperlambat kemajuan proyek dan memperburuk ketidakpastian di lapangan.

Pilihan Editor: Food Estate Merauke Kebanggaan Jokowi dan Prabowo Ternyata belum Punya Amdal, Kok Bisa?

Berita terkait

Kapan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024? Ini Jadwal Pelaksanaan dan Lokasinya

2 jam lalu

Kapan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024? Ini Jadwal Pelaksanaan dan Lokasinya

Kapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024? Berikut ini jadwal pelaksanaan dan lokasinya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Jokowi ke NTT untuk Kunjungan Kerja, Ini Agendanya

3 jam lalu

Jokowi ke NTT untuk Kunjungan Kerja, Ini Agendanya

Besok Jokowi akan meresmikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di beberapa wilayah kawasan perbatasan negara.

Baca Selengkapnya

RI Alami Deflasi Lima Bulan Beruntun, Ekonom Indef: Jadi Tantangan Awal Perekonomian Era Prabowo

3 jam lalu

RI Alami Deflasi Lima Bulan Beruntun, Ekonom Indef: Jadi Tantangan Awal Perekonomian Era Prabowo

Ekonom senior Indef mengatakan Ekonomi RI yang mengalami deflasi beruntun secara bulanan menjadi tantangan perekonomian yang berat bagi pemerintahan baru

Baca Selengkapnya

580 Anggota DPR Dilantik, Ini Gaji hingga Berbagai Tunjangan dan Fasilitas Mereka

3 jam lalu

580 Anggota DPR Dilantik, Ini Gaji hingga Berbagai Tunjangan dan Fasilitas Mereka

Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (anggota DPR) RI periode 2024-2029 dilantik, Selasa, 1 Oktober 2024. Berapa gaji hingga tunjangan

Baca Selengkapnya

Hakim Cuti Bersama Pekan Depan: KY Mendukung, Sufmi Dasco Janji Kesejahteraan akan Terealisasi di Era Prabowo

4 jam lalu

Hakim Cuti Bersama Pekan Depan: KY Mendukung, Sufmi Dasco Janji Kesejahteraan akan Terealisasi di Era Prabowo

Ribuan hakim cuti bersama pekan depan. KY mendukung dan memahami aksi itu. Apa kata Sufmi Dasco?

Baca Selengkapnya

Betulkah Gaji Pensiun Cak Imin Rp 3.2 Juta? Ini Besaran Gaji Pensiun Mantan Presiden, Menteri, dan Anggota DPR

5 jam lalu

Betulkah Gaji Pensiun Cak Imin Rp 3.2 Juta? Ini Besaran Gaji Pensiun Mantan Presiden, Menteri, dan Anggota DPR

Cak Imin sebut gaji pensiunnya Rp 3,2 juta, Benarkah? Berapakah gaji pensiun bekas presiden, menteri, dan anggota DPR?

Baca Selengkapnya

Istana Respons Gugatan Rizieq Shihab terhadap Jokowi: Jangan Sekadar Mencari Sensasi

5 jam lalu

Istana Respons Gugatan Rizieq Shihab terhadap Jokowi: Jangan Sekadar Mencari Sensasi

Rizieq Shihab sebelumnya menggugat dugaan kebohongan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

5 jam lalu

Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

Berbagai kejanggalan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) terungkap. Modus untuk menyingkirkan 58 pegawai KPK berintegritas, Novel Baswedan dkk.

Baca Selengkapnya

KPK Minta DPR yang Baru Dilantik Segera Bahas RUU Perampasan Aset

5 jam lalu

KPK Minta DPR yang Baru Dilantik Segera Bahas RUU Perampasan Aset

KPK mendesak anggota DPR yang baru dilantik segera bahas RUU Perampasan Aset yang sudah mandek sejak beberapa tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani: Berbincang dengan Jokowi dan Prabowo hingga Peluang Lanjut Ketua DPR

5 jam lalu

Puan Maharani: Berbincang dengan Jokowi dan Prabowo hingga Peluang Lanjut Ketua DPR

Puan Maharani ingin memberi ruang untuk mengakomodasi kebijakan dan program pemerintahan mendatang

Baca Selengkapnya