Menkeu Pangkas Tarif Ekspor Kelapa Sawit, Pengusaha Berharap Industri Bisa Bangkit

Jumat, 20 September 2024 16:01 WIB

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono berharap angka ekspor kelapa sawit dan produk turunannya bisa segera naik setelah pemerintah memangkas pungutan ekspor. Pemangkasan tarif ini dinilai bisa mendorong harga minyak sawit menjadi semakin kompetitif.

“Memang ini sesuai harapan para pelaku usaha karena ekspor kita menurun salah satu penyebabnya harga minyak nabati lain seperti bunga matahari lebih murah dari minyak sawit,” kata Eddy kepada Tempo, Jumat, 20 September 2024.

Tarif baru ekspor minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan sebesar 7,5 persen dari harga referensi yang ditetapkan secara berkala oleh Kementerian Perdagangan. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Bernomor 62/2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani beleid tersebut pada 11 September 2024 lalu. Sementara, aturannya mulai berlaku per 21 September 2024.

Selanjutnya, tarif pungutan ekspor untuk palm kernel dan bungkil inti sawit sebesar US$25 per ton. Sementara tarif ekspor bagi produk turunan sawit masing-masing 3 persen, 4,5 persen, dan 6 persen dari harga referensi Kementerian Perdagangan.

Advertising
Advertising

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah ekspor CPO Indonesia pada Agustus 2024 mengalami penurunan secara tahunan sebesar 26,39 persen. Hal tersebut, menurut Eddy, merupakan imbas dari harga minyak sawit yang kurang kompetitif. “Selain itu tentu juga karena masalah ekonomi global,” kata dia.

Selama ini, Eddy berujar, asosiasi pengusaha tidak melakukan negosiasi kepada pemerintah untuk memangkas pungutan ekspor. Namun, sebatas melaporkan kondisi apa pasar terutama setelah melakukan ke sejumlah negara importir seperti China.

Ia menambahkan, China dan sejumlah negara importir produk turunan kelapa sawit mengurangi pembelian lantaran harga minyak nabati lain lebih murah. Selama harga minyak nabati lain tetap kompetitif, ia menilai harga minyak sawit dunia akan tetap tertekan.

Ke depan, ia belum memproyeksi seberapa dampak penurunan biaya pungutan ekspor ini. “Karena turunnya ini bisa jadi negara eksportir lain akan berbuat sama,” terangnya.

Pilihan Editor: 5 Alternatif Pengganti Minyak Goreng Kelapa Sawit untuk Memasak

Berita terkait

PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu

28 menit lalu

PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu

PPN mulai 1 Januari 2015 naik 12 persen, sehingga Ketua Banggar DPR menyarankan pemerintahan Prabowo membahasnya karena pelemahan daya beli masyarakat

Baca Selengkapnya

Jokowi Bongkar Penyebab Kebocoran Data NPWP: Karena Keteledoran Password

7 jam lalu

Jokowi Bongkar Penyebab Kebocoran Data NPWP: Karena Keteledoran Password

Jokowi buka suara terkait penyebab kebocoran data NPWP. Sebut karena ada keteledoran password.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Kadin Munaslub Ungkit Penyelenggaraan Munas di Kendari, Jokowi Sebut Data NPWP Bocor karena Keteledoran

8 jam lalu

Terkini Bisnis: Kadin Munaslub Ungkit Penyelenggaraan Munas di Kendari, Jokowi Sebut Data NPWP Bocor karena Keteledoran

Kadin Indonesia versi Munaslub mengungkit keterlibatan Presiden Jokowi dan BIN saat Munas Kadin 2021 silam.

Baca Selengkapnya

Jasa Marga Alihkan Saham 30 Persen Tol Trans Jawa ke Salim Group, Berikut Profil Perusahaan Liem Sioe Liong

10 jam lalu

Jasa Marga Alihkan Saham 30 Persen Tol Trans Jawa ke Salim Group, Berikut Profil Perusahaan Liem Sioe Liong

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mengalihkan sahamnya di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kepada perusahaan terafiliasi Salim Group. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

12 jam lalu

Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

Tak tanggung-tanggung, di antara 6 juta data NPWP yang diretas, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Sri Mulyani sampai Menko Airlangga.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Hilirisasi Rumput Laut, Produk Turunannya Bisa jadi Bahan Bakar Pesawat

12 jam lalu

Jokowi Ingin Hilirisasi Rumput Laut, Produk Turunannya Bisa jadi Bahan Bakar Pesawat

Presiden Jokowi menginginkan hilirisasi sektor padat karya, seperti hilirisasi rumput laut, untuk mengerek nilai tambah ekonomi.

Baca Selengkapnya

The Fed Pangkas Suku Bunga, Sri Mulyani: Dampaknya Terhadap Ekonomi Diharapkan Positif

13 jam lalu

The Fed Pangkas Suku Bunga, Sri Mulyani: Dampaknya Terhadap Ekonomi Diharapkan Positif

Sri Mulyani menanggapi langkah bank sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk memangkas suku bunga sebanyak 50 basis poin.

Baca Selengkapnya

Ketua Banggar DPR Doakan Sri Mulyani Tetap di Pemerintahan, Ini Respons Menkeu

14 jam lalu

Ketua Banggar DPR Doakan Sri Mulyani Tetap di Pemerintahan, Ini Respons Menkeu

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap berada di pemerintahan.

Baca Selengkapnya

NPWP Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor dan Diperjualbelikan serta Gempa Bandung Merusak Hingga Garut di Top 3 Tekno

14 jam lalu

NPWP Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor dan Diperjualbelikan serta Gempa Bandung Merusak Hingga Garut di Top 3 Tekno

Topik tentang 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi dan Sri Mulyani, diduga dijual seharga Rp 150 juta menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

Baca Selengkapnya