TEMPO.CO, Jakarta - Pendukung Anindya Bakrie dalam Munaslub Kadin, Mulyadi Jayabaya, mengatakan bos Grup Bakrie itu sebenarnya berpeluang besar untuk menang dalam Munas Kadin 2021 di Kendari jika Presiden Jokowi tidak cawe-cawe.

“(Munas Kadin) di Kendari itu kalau tanpa dukungan BIN dan Pak Jokowi itu (Arsjad Rasjid) tidak akan jadi Ketua Kadin,” ungkap Jayabaya pada Tempo, Kamis, 19 September 2024.

Padahal, kata dia, sebagian besar anggota Kadin daerah saat itu mendukung Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2025. “Waktu itu Pak Anin menang 27 provinsi, tiba-tiba dibalikkan,” ujarnya.

Dalam Munas yang digelar di tengah pandemi Covid-19 pada 30 Juni-1 Juli 2021 di Kendari, Arsjad Rasjid dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 secara musywarah mufakat. Calon lainnya, Anindya Bakrie, menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Posisi ketua umum dan ketua dewan pertimbangan itu diputuskan sebelum Munas di Kendari berlangsung dan diumumkan Ketua Umum Kadin 2015-2020, Rosan P Roeslani saat konferensi pers virtual usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Senin, 28 Juni 2021.

"Yang satu jadi Ketua Dewan Pertimbangan yaitu Pak Anindya Bakrie, yang satu Ketua Umum Kadin Indonesia rencananya itu Pak Arsjad Rasjid," katanya seperti dikutip Tempo, 28 Juni 2021.

Kesepakatan itu tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Hasilnya kedua calon ketua umum tersebut setuju menjabat sebagai ketua di posisi berbeda. Hasil tersebut pun akan dibawa ke Munas Kadin Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni - 1 Juli 2021.

Rosan mengatakan dinamika pemilihan calon Ketua Umum Kadin cukup tinggi namun tetap kondusif. Ketiganya termasuk Rosan juga terus bertemu membicarakan pilihan terbaik untuk Kadin termasuk di masa mendatang.

Arsjad mendeklarasikan diri menjadi Calon Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 pada Jumat, 26 Maret 2021. Pada awal pencalonan itu, ia mengaku didukung oleh anggota Kadin dari 20 provinsi.

Dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju itu memiliki alasan masing-masing kala menyatakan dukungannya kepada Arsjad. Misalnya saja Bahlil yang mengatakan Arsjad bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Mengingat, Komisaris Grab Indonesia itu dinilai piawai menjalin komunikasi dan murah senyum.

Tudingan BIN dan Istana Cawe-cawe

Anindya Bakrie yang mengklaim mendapat dukungan dari 27 pengurus provinsi, dalam wawancara dengan majalah Tempo edisi 12 Juni 2021, membantah adanya campur tangan pemerintah atau BIN.

"Kadin ini mitra strategis pemerintah. Enggak kaget kalua banyak pihak, stakeholder, yang berpartisipasi. Anggap saja perhatian dari pemangku kepentingan,” katanya ketika ditanya tentang pemaggilan dirinya oleh pejabat Istana.

“Munas ini pemilihan tertutup. Pada akhirnya teman-teman tinggal pilih saja berdasarkan hati Nurani,” kata putra mahkota Grup Bakrie ini.

Dalam perjalanannya, dinamika Munas Kadin dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2021-2026 memanas dalam dua bulan sebelum pelaksanaan. Gejolak kontestasi pemilihan pemimpin Kadin mencuat setelah adanya dugaan intervensi dari Badan Intelijen Negara atau BIN.

Dua sumber Tempo yang masing-masing merupakan petinggi Kadin provinsi dan Kadin Indonesia menyebut telah berkali-kali memperoleh pesan dari anggota BIN. Pesan itu memuat desakan agar Kadin mengundurkan jadwal munas hingga mempengaruhi dukungan ke salah satu calon. Sumber menunjukkan bukti-bukti pesan itu.

Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, menampik ada intervensi lembaganya menjelang perhelatan lima tahunan Kadin. Wawan mengatakan BIN tidak mencampuri agenda internal kumpulan para pengusaha itu. “Dari BIN tidak ada perintah intervensi. Semua berjalan biasa,” kata Wawan, 27 Mei 2021.

Ribut-ribut Munas Kadin tak sampai di situ. Gejolak kembali muncul setelah Ketua Umum Kadin periode 2015-2020 Rosan Perkasa Roselani memutuskan memindah lokasi munas ke Kendari dan mengundurkan jadwal pelaksanaannya hingga 30 Juni 2021. Semula, Munas Kadin akan dilaksanakan di Bali pada 2-4 Juni 2021.

Pemindahan ini disebut-sebut merupakan permintaan langsung dari pemerintah. Pemerintah menyampaikan permintaan perubahan lokasi dan jadwal munas kepada Rosan, akhir Mei lalu. Rosan membenarkan ada instruksi dari pemerintah. “Benar (karena Covid-19),” kata Rosan. Permintaan pemerintah berhubungan dengan kondisi penyebaran Covid-19 yang meningkat pasca-Idul Fitri.

Pilihan Editor Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi