TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah Pengurus Provinsi Kamar Dagang dan Industri Provinsi pada Sabtu lalu menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Agenda itu menjadi awal awal munculnya dualisme kepemimpinan dalam tubuh organisasi induk pengusaha Indonesia itu. Hasil Munaslub tersebut menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru Kadin secara aklamasi. Hal itu otomatis mendongkel posisi Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Keputusan ini menuai polemik antara pihak yang pro terhadap keputusan hasil Munaslub yang memenangkan Anin serta pihak yang mendukung kepengurusan Arsjad tetap berlanjut. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim memiliki dukungan dari mayoritas anggota Kadin. “Munaslub ini adalah inisiatif Kadin daerah atau asosiasi. Mereka yang buat panitia, yang menentukan kuorum dan hasilnya sesuai AD/ART,” ujar Anin saat ditemui Tempo di Menara Kadin, Kuningan Jakarta Selatan, pada Ahad, 15 September 2024.

Di sisi lain, Arsjad menilai Munaslub melanggar AD/ART Kadin Indonesia sebab Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa. Tidak ada rapat rewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub ini.

“Padahal, AD/ART mensyaratkan Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya setengah jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir,” jelas Arsyad.

Meski demikian, Arsjad mengaku tidak terlalu terkejut dengan Munaslub ini. Dirinya telah tiga kali mendengar rencana Munaslub ini sejak April 2024. “Waktu itu kita mendengar. Tanggal sekian, tidak jadi. Tanggal sekian, tidak jadi. Kita tungguin aja,” ujarnya.

Peran Arsjad dalam Pilpres Jadi Alasannya Diturunkan

Upaya penurunan Arsjad Rasjid dari kursi Ketua Umum Kadin tak terlepas dari perannya saat Pilpres 2024. Seperti yang diketahui, Arsjad menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Nurdin Halid, Pimpinan Sidang dalam Munaslub Kadin, menyatakan Arsjad Rasjid telah menyalahi anggaran dasar Kadin. Menurutnya, Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi politik sehingga Ketua Umum harus menjaga independensi Kadin. “Itu salah satu hal yang tidak bisa dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad. Dan itu aspirasi dari bawah, tidak bisa terhindarkan,” ungkap Nurdin.

Menanggapi hal tersebut, Arsjad berdalih bahwa dirinya telah mengantongi persetujuan untuk cuti sebelum menjadi Ketua TPN Ganjar-Mahfud dalam Pilpres. Namun, meski permohonan cutinya telah disetujui pengurus Kadin, baik di Tingkat pusat maupun daerah, Arsjad menyebut peristiwa ini dipolitisasi dan dijadikan alasan untuk menurunkan dirinya melalui Munaslub. “Sara rasa banyak persepsi yang dibuat dan diceritakan. Dikirim ke sana, ke sini. Saya melihat ini dipolitisasi,” ungkapnya.

Retak Sejak Munas 2021

Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid memperebutkan kursi kepemimpinan Kadin sejak Munas 2021. Saat itu, keduanya didapuk sebagai kandidat utama untuk menjadi Ketum Kadin periode 2021-2026 menggantikan Rosan P. Roeslani.

Pada awalnya, Anin disebut-sebut lebih unggul karena telah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin selama 15 tahun. Atas pengalamannya tersebut, ia juga dianggap memahami dinamika internal Kadin.

Sementara, Arsjad Rasjid pada saat itu baru aktif selama dua tahun sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Meski demikian, ia dianggap cepat menunjukkan kedekatan dengan pemerintah melalui berbagai kegiatan bersama pejabat tinggi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Meski sempat diunggulkan, Anin gagal menduduki kursi Ketua Umum Kadin 2021. Arsjad Rasjid dinyatakan terpilih secara aklamasi dalam Munas Kadin Indonesia ke VIII yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun, Anindya Bakrie tetap memegang posisi penting sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Keputusan ini memicu polemik pada saat itu sebab diduga sarat akan kepentingan politis. Munas yang awalnya direncanakan di Bali pada bulan Juni 2021, ditunda dan dipindahkan ke Kendari dengan alasan pertimbangan risiko pandemi Covid-19.

Dualisme Kadin yang Terulang Kembali

Dualisme dalam tubuh Kadin bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2015 hingga 2020, Kadin memiliki dua pemimpin yakni Rosan P Roeslani dan Eddy Ganefo. Kadin versi Rosan memiliki logo perahu dengan layar kecil 5 berkantor di daerah Kuningan, Jakarta. Sementara Kadin versi Eddy berlogo perahu dengan tiga layar berkantor di area Menteng, Jakarta. Selain berbeda logo, segmen dari kedua Kadin ini juga berbeda. Kadin versi Rosan dianggap sebagai Kadin yang dekat dengan pemerintah, sedang Kadin Eddy memiliki Gerakan yang pro rakyat.

Pilihan editor: Terpopuler: Arsjad Rasjid Optimistis Selasa Sudah Temukan Kantor Lain, Susi Pudjiastuti Menangis di X Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut