TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Ahad, 15 September 2024, dimulai dari dugaan Arsjad Rasjid didongkel dari Ketua Umum Kadin karena mendukung Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Berikutnya ada berita tentang blokade Menara Kadin oleh bodyguard berbaju merah marun yang membuat Arsjad Rasjid memindahkan lokasi juma pers dan rencana Anindya Bakrie lapor ke Jokowi dan Prabowo usai terpilih menjadi Ketua Umum Kadin dalam Munaslub. Lalu ada berita tentang dukungan tiga konferederasi buruh terbesar ke Arsjad Rasjid dan pembukaan ekspor pasir laut oleh Pemerintah Jokowi dinilai sebagai bentuk penjualan kedaulatan Indonesia.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan BIsnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Benarkah Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin karena Sempat Dukung Ganjar di Pilpres?

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono angkat bicara soal dugaan Arsjad Rasjid didongkel dari posisi Ketua Umum Kadin karena sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud.

Ia menilai alasan tersebut tidak bisa menjadi alasan dilengserkannya Arsjad dari pucuk pimpinan Kadin. “Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” ucap Dhaniswara dalam jumpa pers di Hotel JS Lawunsa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara mengatakan, Arsjad Rasjid saat menjadi ketua tim pemenangan itu telah mengajukan berhalangan sementara. Pengajuan itu telah disetujui oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

Simak lebih jauh tentang alasan Arjsad Rasjid didongkel dari Ketua Kadin di sini.

<!--more-->

2. Kala Bodyguard Berbaju Merah Marun Blokade Menara Kadin hingga Arsjad Rasjid Terpaksa Geser Lokasi Jumpa Pers

Suasana mendadak mencekam ketika sejumlah orang berseragam merah marun berjaga di balik pintu menuju lantai 3 Menara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Ahad siang, 15 September 2024. Di baju bagian belakang mereka, tertulis “AS Guard Indonesia, Crowd Control Safety and Protect”.

Bersama mereka, ada dua orang sekuriti berseragam hitam. Sekuriti ini mengaku secara reguler berjaga di ruangan itu. Mereka mengatakan tak tahu-menahu tentang arahan pengamanan di ruangan itu. “Kami seolah dibenturkan,” kata salah seorang sekuriti itu.

Dewan Pengurus Kadin sedianya akan menggelar jumpa pers untuk menanggapi Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Penetapan Ketua Umum itu dinilai oleh Kadin kubu Arsjad Rasjid Ilegal. Musababnya, musyawarah itu tak memenuhi syarat penggantian ketua umum dan tak mencapai kuorum yang sah.

Simak lebih jauh tentang cerita Arsjad Rasjid terpaksa mengubah lokasi jumpa pers di sini.

3. Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

Anindya Novyan Bakrie resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menggantikan Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid. Pria yang akrab disapa Anin akan menjabat sebagai pucuk pimpinan Kadin periode 2024-2029.

Usai terpilih menjadi Ketua Umum, Anindya Bakrie menyebut akan melapor ke Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Pertama-tama kami ingin melaporkan ini semua kepada pemerintah, baik pemerintah Jokowi dan nanti tentunya sesuai dengan izin dan arahan Pak Jokowi, kami juga ingin memberikan suatu audiensi kepada presiden terpilih dan Mas Gibran,” kata Anin usai Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 14 September 2024.

https://bisnis.tempo.co/read/1916533/usai-dongkel-arsjad-rasjid-sebagai-ketua-umum-kadin-anindya-bakrie-akan-lapor-ke-jokowi-dan-prabowo

Simak lebih jauh tentang Anindya Bakrie bakal melapor ke Jokowi dan Prabowo di sini.

<!--more-->

4. Alasan dan Pertimbangan 3 Konfederasi Buruh Terbesar Indonesia Hanya Akui Arsjad Rasjid sebagai Bos Kadin

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) bersepakat hanya mengakui kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Melalui konferensi pers yang diadakan pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal selaku Presiden KSPI memaparkan alasan dan pertimbangan pengambilan sikap tersebut.

Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Hasil Munaslub ini otomatis mendongkel posisi Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Dalam pemaparannya, Iqbal menyebut intervensi pihak lain dalam serikat pekerja yang diakui oleh negara tersebut dapat berujung pada terganggunya hubungan industrial yang harmonis. Hal ini bertentangan dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Kadin Indonesia.

https://bisnis.tempo.co/read/1916653/alasan-dan-pertimbangan-3-konfederasi-buruh-terbesar-indonesia-hanya-akui-arsjad-rasjid-sebagai-bos-kadin

Simak lebih jauh tentang alasan tiga konfederasi buruh terbesar hanya mengakui Arsjad Rasjid di sini.

5. Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin, mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Menurut dia, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.

Parid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya. "Kalau kita lihat, kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura semakin meluas," katanya saat dihubungi Tempo pada, Ahad, 15 September 2024.

Hal tersebut, menurut dia, jelas berimbas ke kedaulatan Indonesia. "Artinya kalau pemerintah mengekspor pasir laut itu, artinya dia menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain dan ini berbahaya," tutur Parid.

Simak lebih jauh tentang dampak dibukanya ekspor pasir laut ke kedaulatan Indonesia di sini.