TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang purna tugas, sudah sampai di telinga masyarakat adat Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.

Sayangnya, hingga kini belum ada informasi kepala negara bakal mengunjungi masyarakat Pemaluan. Padahal, Pemangku Adat Pemaluan, Asmin, mengatakan masyarakat berharap Jokowi datang.

Menurut Asmin, selagi Jokowi berkantor di IKN, hal ini merupakan kesempatan mereka bertemu karena jaraknya yang dekat. Selama ini, Asmin merasa wajar belum bisa bertemu karena Jokowi masih berkantor di Jakarta, di luar Pulau Kalimantan.

“Kami ingin bertemu karena Pak Jokowi sudah di Istana IKN. Kami ingin menceritakan keluh kesah kami di sini,” kata Asmin ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 14 September 2024.

Terlebih, Kelurahan Pemaluan memang termasuk wilayah terdampak proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Tol segmen 6A dan 6B akan dibangun di wilayah ini. Selain itu, ada proyek pelebaran sungai untuk pengendalian banjir. Proyek ini menggusur lahan maupun rumah sejumlah warga.

Akan tetapi, menurut penuturan Asmin, hingga saat ini tidak semua warga mendapat ganti rugi lahan. Adapun sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN, Danis Sumadilaga, mengatakan lahan terdampak yang masuk aset dalam penguasaan atau ADP akan segera diproses berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

“Kami ingin sampaikan (ke Presiden Jokowi), jangan sampai hak-hak kami diambil begitu saja,” tutur Asmin.

Asmin juga mengatakan masyarakat adat meminta pembangunan IKN tidak mengganggu tempat-tempat sakral di Pemaluan. Misalnya, area pohon bambu kuning di tepi Sungai Pemaluan. Selain bambu kuning, menurut Asmin, ada banyak tempat sakral yang digunakan masyarakat adat melakukan ritual.

“Ada batu-batu yang ditempati leluhur dulu. Bila perlu, kami tunjukkan tempatnya,” kata Asmin. “Itu perlu dilindungi pemerintah, dilindungi Presiden dan Otorita IKN.”

Presiden Jokowi berkantor di IKN menjelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024. Ia dijadwalkan berkantor di ibu kota baru selama 40 hari, terhitung mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024.

Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan agenda Presiden Jokowi di IKN akan serupa dengan agenda di Istana Merdeka Jakarta. “Kegiatan audiensi, rapat terbatas, sidang kabinet paripurna, pengarahan, dan lain-lain adalah kegiatan yang sering beliau lakukan,” katanya melalui pesan singkat kepada Tempo, pada Senin, 9 September 2024.

Tempo berupaya menanyakan rencana kunjungan Jokowi ke warga terdampak IKN. Namun, pertanyaan yang disampaikan kepada Yusuf melalui aplikasi perpesanan belum dijawab hingga laporan ini ditulis.

Adapun sebelumnya, Jokowi mengatakan ia tidak berkantor selama 40 hari penuh di IKN. Sebab, eks Gubernur Jakarta itu akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. “Hanya mungkin, berangkatnya dari IKN," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa, 10 September 2024, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Ekonom Kritik Jokowi Berkantor di IKN saat Infrastruktur Belum Siap