Ekonom Kritik Jokowi Berkantor di IKN saat Infrastruktur Belum Siap

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Agung Sedayu

Sabtu, 14 September 2024 19:14 WIB

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai keputusan Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang lengser, bukan langkah bijak. Menurutnya, tidak ada urgensi kepala negara berkantor di IKN lantaran pembangunannya belum selesai. Apalagi jika ternyata Jokowi tidak berkegiatan penuh di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu.

Sikap Jokowi tersebut dianggap lebih terkesan untuk pencitraan. "Di sisa masa jabatan yang tinggal sebentar, ini terkesan seperti upaya meninggalkan legacy saja," kata Achmad kepada Tempo, Sabtu, 14 September 2024.

Achmad juga menyoroti pembangunan infrastruktur pendukung, seperti Bandara IKN, yang belum rampung. Sebelumnya, Jokowi sempat disebut akan pindah ketika Bandara IKN sudah bisa didarati. Namun hingga kini, pesawat kepresidenan belum bisa mendarat di sana. Walhasil, Jokowi mesti mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan, lalu menuju IKN melalui jalur darat.

"Ini juga menjadi pemborosan anggaran karena perjalanan dari Jakarta ke Balikpapan, lalu menuju IKN, memakan waktu dan biaya yang besar," kata Achmad. Mestinya, ia berujar, anggaran untuk perjalanan bolak-balik dan berkegiatan di IKN itu bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak.

Presiden Jokowi bakal melepas jabatannya pada 20 Oktober 2024. Sebelum purna tugas, Jokowi memutuskan berkantor di IKN. Ia dijadwalkan berkantor di ibu kota baru selama 40 hari, terhitung mulai 10 Oktober 2024.

Advertising
Advertising

Di IKN, agenda Jokowi adalah menggelar sidang kabinet, menerima tamu, serta melakukan groundbreaking sejumlah proyek dari investor yang masuk. Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengklaim ada investor asing dari China dan Australia akan groundbreaking bulan ini.

Akan tetapi, Jokowi tidak berkantor selama 40 hari penuh di IKN. Sebab, eks Gubernur Jakarta itu akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

“Hanya mungkin, berangkatnya dari IKN," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa, 10 September 2024, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pilihan Editor: Ini Daftar Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe yang Baru Akuisisi Bisnis Raam Punjabi

Berita terkait

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

28 menit lalu

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

Baca Selengkapnya

ICW: Insiatif Kaesang Datangi KPK Tak Perlu Diglorifikasi

49 menit lalu

ICW: Insiatif Kaesang Datangi KPK Tak Perlu Diglorifikasi

ICW menilai kehadiran Kaesang ke KPK merupakan kewajiban warga negara, tak perlu diglorifikasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Tol Solo - Yogyakarta Segmen I Sepanjang 22,3 Km: Lebih Efisien Waktu

59 menit lalu

Jokowi Resmikan Tol Solo - Yogyakarta Segmen I Sepanjang 22,3 Km: Lebih Efisien Waktu

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Gerbang Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

1 jam lalu

Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

Supratman kembali menegaskan bahwa Jokowi berharap penyelesaian polemik Kadin dirampungkan oleh lingkup internal organisasi itu.

Baca Selengkapnya

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

1 jam lalu

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

Ketua IM57+ Institute menanggapi klarifikasi anak Jokowi, Kaesang Pangarep ke KPK, soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang ditumpanginya.

Baca Selengkapnya

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

1 jam lalu

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

Direktur Utama PT Jamasarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah memastikan Jalan Tol Yogya-Solo seksi Kartasura-Klaten lolos uji laik.

Baca Selengkapnya

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

2 jam lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

3 jam lalu

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Jokowi berujar, pemerintah akan menambah penguasaannya hingga 61 persen

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

3 jam lalu

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.

Baca Selengkapnya

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

3 jam lalu

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol IKN.

Baca Selengkapnya