3 Pesan Penting Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Minta Menteri Dukung Penuh Program Prabowo

Jumat, 13 September 2024 15:57 WIB

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Dalam sidang yang dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju itu, Jokowi menyampaikan sejumlah pesan penting dan ucapan terima kasih atas kinerja para menteri.

“Terima kasih sebesar-besarnya untuk kerja keras dedikasi dari bapak ibu semua dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wapres dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada,” ucap Jokowi di IKN Nusantara, Jumat, 13 September 2024.

Kepala Negara juga meminta maaf kepada para menteri dan kepala lembaga negara yang hadir selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden. Adapun masa bakti Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju akan berakhir pada 20 Oktober 2024 setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden.

“Jika ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal-hal yang kurang maksimal sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.

Selain berterima kasih, Jokowi juga menyampaikan tiga pesan penting di sidang kabinet terakhirnya di IKN Nusantara. Lebih lanjut, berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Tekankan Menteri untuk Tuntaskan Program Kerja

Advertising
Advertising

Pesan pertama yang disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet terakhirnya adalah menekankan agar para menteri bisa segera menuntaskan program kerja utama yang sudah dimulai pada bulan terakhir ini. “Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai baik berkaitan dengan serapan, administrasi pertanggung jawaban, dan kendala yang belum terselesaikan,” ucapnya.

Selanjutnya baca: Jokowi minta menteri dukung penuh program Prabowo<!--more-->

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh jajarannya mendukung penuh program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia juga berharap pemerintahan baru dapat segera bekerja dan berlari kencang setelah pelantikan usai.

“Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif,” ujar Jokowi, seperti dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Jumat, 13 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kepala Negara juga meminta kepada para menteri untuk mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo Subianto agar transisi pemerintahan baru berjalan efektif. Bahkan, bila memang dibutuhkan regulasi atau kebijakan baru yang harus segera dibuat, Jokowi meminta hal itu segera diselesaikan.

“Jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuatkan, segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih,” ujar Jokowi. “Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang.”

Jaga terus Stabilitas Pembangunan

Tak kalah pentingnya, lanjut Jokowi, para menteri diminta tetap menjaga stabilitas agar keberlanjutan pembangunan tetap berjalan. “Menjaga situasi yang kondusif, kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.”

Dalam upayanya menciptakan situasi kondusif itu, Jokowi meminta segenap jajarannya agar tetap menjaga daya beli masyarakat, pertumbuhan serta menjaga keamanan dan ketertiban. Para menteri juga diwanti-wanti tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

“Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,” ujar Presiden.

DANIEL A. FAJRI | RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI, berkontribusi dalam artikel ini.

Pilihan Editor: Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

Berita terkait

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

10 menit lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya

PDIP: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo hingga Komentar Soal Kabinet Zaken

33 menit lalu

PDIP: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo hingga Komentar Soal Kabinet Zaken

Juru bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, pertemuan Megawati dan Prabowo masih diupayakan

Baca Selengkapnya

SBY Sambangi Kediaman Prabowo di Kertanegara Siang Ini

35 menit lalu

SBY Sambangi Kediaman Prabowo di Kertanegara Siang Ini

SBY tampak mendatangi kediaman Prabowo pada siang hari ini. Belum diketahui apa topik pembicaraan mereka.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

47 menit lalu

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Jokowi berujar, pemerintah akan menambah penguasaannya hingga 61 persen

Baca Selengkapnya

Jubir PDIP Sebut Partainya Belum Putuskan Posisi terhadap Pemerintahan Prabowo

48 menit lalu

Jubir PDIP Sebut Partainya Belum Putuskan Posisi terhadap Pemerintahan Prabowo

Kata Chico, PDIP tidak akan mengambil keputusan serta merta dan terburu-buru,.

Baca Selengkapnya

Makan Bergizi Gratis, Wiranto Ikut Meninjau Mempersiapkan Produk Susu Ikan

52 menit lalu

Makan Bergizi Gratis, Wiranto Ikut Meninjau Mempersiapkan Produk Susu Ikan

Uji coba makan bergizi gratis sudah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

1 jam lalu

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.

Baca Selengkapnya

Wiranto Tinjau Uji Makan Bergizi Gratis di Solo: Perlu Perencanaan dari Sekarang

1 jam lalu

Wiranto Tinjau Uji Makan Bergizi Gratis di Solo: Perlu Perencanaan dari Sekarang

Wiranto mengatakan masukan dari daerah akan disampaikan kepada tim presiden terpilih yang akan melaksanakan makan bergizi gratis pada level nasional.

Baca Selengkapnya

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

1 jam lalu

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol IKN.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya