Pimpin Sidang Paripurna Kabinet Terakhir di IKN, Jokowi Minta Maaf dan Pesan Jangan Buat Kebijakan Esktrem

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Jumat, 13 September 2024 11:08 WIB

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Dalam sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju itu Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas dedikasi anggota kabinet, Panglima TNI dan Kapolri dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wapres serta mengingatkan untuk menuntaskan program kerja utama yang sudah dimulai baik berkaitan dengan serapan, administrasi pertanggung jawaban, dan kendala yang belum terselesaikan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Ia menyebutnya sebagai Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang diselenggarakan Kabinet Indonesia Maju.

Pada sidang kabinet yang dihadiri seluruh menteri itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras, dedikasi para anggota kabinet dalam menjalankan pemerintahan, serta program dan visi Presiden dan Wapres dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Jokowi mengatakan pada 20 Oktober masa tugas seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju akan berakhir dan pemerintahan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Jokowi meminta para anggota kabinet segera menuntaskan program-program kerja utama yang sudah dimulai, baik berkaitan serapan, administrasi, pertanggungjawaban serta kendala yang belum terselesaikan.

"Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban serta kendala-kendala yang belum terselesaikan," katanya.

Kepala negara juga meminta jajarannya untuk menjaga stabilitas agar keberlanjutan pembangunan tetap berjalan.

"Menjaga situasi yang kondusif, kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," ucap Presiden.

Untuk itu, Presiden juga meminta segenap jajarannya agar tetap menjaga daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu, ia juga menegaskan kepada segenap jajarannya agar tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," ujar Presiden.

Jangan Buat Kebijakan Ekstrem

Dalam sambutan pembukanya, Presiden Jokowi meminta adanya stabilitas ekonomi untuk melakukan pembangunan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Ia juga menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

Selain stabilitas ekonomi, Presiden juga meminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem berkaitan dengan hajat orang banyak dan tidak merugikan masyarakat.

"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," kata Presiden Jokowi.

"Terakhir saya juga ingin meminta maaf kepada bapak ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal-hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," ujar Jokowi.

Presiden lalu tampak terdiam atau memberi jeda selama sekitar 4 detik sembari memperhatikan beberapa menteri, sebelum akhirnya menutup pengantarnya.

"Saya rasa itu," kata Jokowi.

Adapun Sidang Kabinet Paripurna kedua dilaksanakan dalam masa Presiden berkantor di IKN hingga satu hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 19 Oktober 2024.

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlihat hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna, yakni Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PANRB Azwar Anas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menperin Agus Gumiwang, serta Menko Marinves Luhut Panjaitan.

Selain itu turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim, Menteri PPN Suharso Monoarfa, Menkumham Supratman Andi Atgas dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

Pilihan Editor Banyak Disebut Lebih Baik dari Susu Sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis, Apa Itu Susu Ikan ?



Berita terkait

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

35 menit lalu

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Jokowi berujar, pemerintah akan menambah penguasaannya hingga 61 persen

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

52 menit lalu

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.

Baca Selengkapnya

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

1 jam lalu

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol IKN.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

1 jam lalu

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

1 jam lalu

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga beberapa menteri diduga bocor dan dijual seharga Rp 150 juta.

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

1 jam lalu

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

Setelah beristirahat sejenak di Solo, Jokowi rencananya akan berkeliling Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

2 jam lalu

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

Presiden Jokowi menyetujui pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan menunjuk Pratikno sebagai pelaksana tugas

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Bocor, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

2 jam lalu

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Bocor, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

Hacker mengklaim berhasil membobol 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani dan Mendag Zulhas.

Baca Selengkapnya

Kunjungi Pesantren Gus Miftah, Jokowi Bagikan Kaus hingga Bertemu Sejumlah Kiai Muda

2 jam lalu

Kunjungi Pesantren Gus Miftah, Jokowi Bagikan Kaus hingga Bertemu Sejumlah Kiai Muda

Jokowi disebut sudah berencana sejak lama mengunjungi pesantren Gus Miftah.

Baca Selengkapnya